Kinerja Pemerintah Dompu Dinilai Sangat Buruk

212

DOMPU-Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dinilai sangat buruk. Indikatornya pemerintah eksekutif-legislatif belum mampu menyelesaikan agenda utama pembahasan APBD 2018, padahal batas akhirnya tinggal beberapa hari lagi.

Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil Daerah (Lamsida) Ilham Yahyu mengemukakan belum dibahasnya RAPBD tahun 2018 adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Tidak saja menyangkut kinerja aparatur yang buruk tetapi sekaligus berimplikasi pada terhambatnya berbagai proses pembangunan didaerah.

Kinerja semacam ini kata Ilham Yahyu adalah cerminan penghianatan terhadap rakyat. ”Ini ada apa, jangankan APBD, KUA-PPAS saja belum tuntas,” terang Ilham, Selasa 28 Nopember 2017.

Mantan anggota DPRD periode 2009-2014 ini mengaku baru saja mendatangi gedung DPRD untuk mengklarifikasi terkait dengan pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2018. ”Tapi sepertinya stagnan, tidak ada perkembangan KUA-PPAS dan RAPBD belum juga dibahas,” terangnya.

Atas kondisi itu Ilham Yahyu memastikan pembahasan APBD 2018 tidak akan tepat waktu sesuai yang diinginkan aturan pada desember mendatang. ”Saya pastikan pembahasan APBD 2018 tidak akan tepat waktu,”tandasnya.

Kalaupun pada akhirnya tim TAPD dan Banggar mampu menyelesaikan pembahasan hingga desember mendatang maka hal itu akan menjadi tanda tanya besar mengingat prosesnya memakan waktu yang lama. ”Mengingat limit waktu yang semakin sempit ini, kalau eksekutif-legislatif mampu menyelesaikan pembahasan berarti ada apa-apanya dan patut diduga telah terjadi persingkuhan dalam pembahasan APBD,” ketusnya.

Ilham Yahyu sangat menyayangkan kondisi ini terjadi, mestinya kedua belah pihak eksekutif-legislatif mampu membangun komunikasi yang elegan dalam menyelesaikan agenda-agenda daerah. ”Jangan yang satu melempem, yang lainya membandel,” sergahnya.

DPRD lanjut dia sebenarnya memiliki power yang kuat dalam mendorong penyelesaian pembahasan agenda daerah ini. ”Kenapa DPRD tidak menggunakan powernya untuk memaksa eksekutif menyelesaikan pembahasan ini. Begitu juga sebaliknya eksekutif tak boleh bandel untuk bersama-sama menyelesaikanya,” tambahnya.

Ilham menyatakan lembaganya, Lamsida telah siap mengajukan somasi kepada eksekutif dan legislatif atas persoalan ini. Pasalnya akibat buruknya kinerja eksekutif legislatif ini tentu berimplikasi terhambatnya berbagai proses pembangunan didaerah. ”Kita sudah siapkan somasi untuk persoalan ini,” pungkasnya. (DB01)

Komentar