Oleh : W. ARYASMARTA PRAKASA
Jika dicermati secara sungguh-sungguh perjalanan Kepemimpinan Bang-Syam beberapa tahun terakhir ini sangat mungkin terjadinya penurunan loyalitas bahkan ‘perlawanan’ dari internal birokrasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemimpin Daerah baik secara terbuka maupun bersifat senyap. Peluang terjadinya kondisi tersebut bukan tanpa alasan.
(Disadari atau tidak) bahwa pengelolaan birokrasi (selama kurun waktu itu) dirasa tidak lagi (konsisten) diatur dan merujuk pada sistem dan budaya birokrasi yang lazim sehingga tercipta kegamangan dalam birokrasi, utamanya dikalangan birokrat muda yang telah memenuhi syarat (merasa punya potensi dan hak) untuk meningkatkan kariernya.
Puncak suasana kebatinan yang seperti ini akan berdampak pada menurunnya loyalitas kepada tupoksi dan kinerja (kalau ditemukan ada yang ‘terkesan’ bersemangat, dapat dipastikan loyalitas dan semangat itu semu belaka). coba kita flasback, hampir setiap tahun banyak tempat (disetiap jenjang) dalam struktur organisasi pemerintah dibiarkan kosong padahal begitu banyak birokrat yang memenuhi syarat yang menunggu dengan penuh harap (bisa meningkatkan karier kebirokrasiannya) kemudian berujung galau karena haraPAN itu tidak pernah datang dan bahkan tidak ada yang tahu kenapa jabatan itu dibiarkan tanpa isi?.
Fakta lain, terlalu banyaknya birokrat (senior) diberi haraPAN yang besar kemudian harus berakhir kecewa pada pengusulan sekda. Pejabat2 dimaksud kemudian bekerja seadanya, bahkan kadang-kadang ‘membangkang’ pada perintah pemimpinnya.
Penyebab terjadinya ‘pembangkangan’ birokrasi adalah soal adanya dominasi sekelompok orang yang (sebenarnya) tidak punya hubungan formal dengan pengelolaan properti ekonomi pemerintah yang berbentuk program dan proyek pemerintah dengan mengambil alih kewenangan yang dimiliki pejabat SKPD, betapa tidak? Kepala dan pejabat SKPD harus menjadi penonton dan hanya menjadi administrator tanpa diskresi bahkan terkesan seperti (maaf) ‘jongos’ oknum2 itu.
Merujuk dari fakta-fakta itu, patut menduga akan dan bahkan tengah terjadi pembangkangan dan perlawanan cendurung masif dari birokrat terhadap kepemimpinan daerah yang sekarang tengah berkuasa, indikasinya tergambar dengan adanya be2rapa perintah dan kebijakan yang tidak tuntas dilaksanakan bahkan diabaikan, juga pernyataan2 (lebih pas disebut curhat) yang menunjukan kekecewaan terhadap kepemimpinan kepala daerah (walau tidak termuat dan terekspos dimedia masa).
Saya meyakini akan muncul juga bakal calon kepala daerah dari kalangan birokrat muda yang ikut berkompetisi pada pemilukada dompu tahun 2015 yang akan datang, (info yang terhimpun menyebutkan) setidaknya ada 2 (dua) alasan yang membuatnya maju, (1). calon petahana popularitasnya cenderung menurun bahkan elektabilitasnya berpeluang jatuh pada titik yang mengkhawatirkan, dan (2).
Dengan maju sebagai bakal calon kepala daerah menunjukan bahwa masih orang dompu khususnya birokrat punya keberanian melawan kekuatan kapital dan berkomitmen berjuang untuk memulihkan tatanan pemerintahan dan kondisi sosial yang terkoyak oleh kesalahan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepemimpinan daerah 5 tahun terakhir.
Semoga info dan analisis ini ada manfaatnya bagi pemerintah sebagai media introspeksi penyelenggaraan pemerintahannya dan alat evaluasi bagi masyarakat terhadap perjalanan pemerintah yang sekarang untuk dijadikan dasar menentukan kepemimpinan dompu dimasa depan.
Penulis : Pemerhati Sosial dan Pemerintahan DOMPU POLITICA CENTRE
Komentar