Hassan Hanafi, seorang pemikir kebangsaan Mesir, pernah mengungkapkan bahwa untuk memecahkan permasalahan bangsa harus berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan: “Dari mana kita harus mulai?” Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Termasuk dalam menjawab bagaimana lemahnya sistem pengawasan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh DPR.
Permasalahan terbesar anggota legislatif kita, baik di daerah tingkat I, II maupun pusat, adalah karena mereka terpilih secara politis, bukan melalui rekrutmen seperti di perusahaan-perusahaan. Di sinilah “Politik Uang” mendapat peran. Kenapa bisa demikian? Ketika seorang anggota legislatif terpilih karena berhasil membujuk pemilihnya melalui pemberian uang dan/atau materi lain bukan karena integritas dan kualitas diri, maka ini merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan di atas.
Demokrasi adalah pemerintahan yang berbasis pada kekuatan rakyat. Kelemahan utama demokrasi adalah bukan pada sistemnya tapi pada “kekuatan rakyat”-nya. Ketika suara rakyat diperoleh melalui politik uang, maka wakil rakyat yang dihasilkannya adalah wakil rakyat yang anti terhadap kepentingan rakyat.
Dengan kata lain, wakil rakyat yang “bodoh dan korup” maka secara tidak langsung rakyat pun berperan besar dalam menciptakan itu. Sebab diawali oleh keterpilihan yang curang. Ini membutuhkan kesadaran dari rakyat sendiri: bagaimana agar hak suaranya mampu diberikan pada orang-orang yang memang pantas untuk dipilih, bukan karena ada iming-iming materi tertentu.
Wakil rakyat yang ada di daerah, provinsi, maupun pusat datang dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak jarang ditemui wakil rakyat yang jangankan mampu bersuara untuk kepentingan rakyat dengan berkualitas, disuruh berbicara di depan publik saja tidak mampu. Lantas, apa yang bisa diharapkan dari wakil rakyat semacam ini? Sekali lagi, ini adalah salah satu dampak nyata dari praktek politik uang. Ketika uang berbicara, maka kualitas adalah nomor kesekian. Tentunya yang dirugikan adalah rakyat juga.
Kenapa politik uang selalu ada dalam setiap pemilihan, baik itu pemilu legislatif, presiden, maupun pemilu kepala daerah? Sering disebutkan bahwa hal itu karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap politik yang sehat sebagai dampak dari rendahnya tingkat pendidikan. Benarkah demikian?
Sesungguhnya alasan tersebut tidak bisa dibenarkan. Di tahun 40-an masyarakat masih benar-benar terbelakang dibandingkan dengan era sekarang. Tapi kenapa di era itu bisa melahirkan pemimpin besar sekaliber Soekarno-Hatta? Ini artinya alasan keterbelakangan masyarakat bukan alasan utama. Masyarakat mampu kok jika benar-benar mau untuk melahirkan wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
Apalagi dengan keterbukaan era informasi seperti sekarang, seharusnya masyarakat lebih mampu berpikir logis dibanding zaman dahulu. Rakyat harus memiliki kesadaran bersama bahwa wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang dipilihnya sangat menentukan kehidupan mereka dan anak-cucu mereka di masa mendatang. Jangan anggap remeh dampak dari politik uang.
Politik uang itu sangat merugikan. Uangnya tidak seberapa: hanya puluhan ribu rupiah mungkin yang ia terima, dihabiskan sehari saja sudah tak bersisa. Namun kemudian dampaknya: memilih wakil dan pemimpin yang tidak kredibel yang akan berakibat fatal selama lima tahun ke depan bahkan lebih dari itu. Dengannya, setiap orang harus berani mengatakan: “Politik Uang itu Tidak Keren Sama Sekali”…!**[harjasaputra]
Komentar