DOMPU – Aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah CPNS K2 yang tergabung dalam Dewan Penyelamat 390 CPNS K2 di halaman Gedung DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (1/9/2016) nyaris bentrok dengan polisi, .
Dalam aksinya, mereka meminta DPRD untuk mengeluarkan surat ke BKN agar membatalkan SK pembatalan 134 CPNS oleh BKN, serta surat ke Bupati Dompu agar tidak merespon dan menolak SK BKN tersebut.
Pantauan Dompu bicara.com, aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai ini seketika memanas setelah para pendemo mencoba membakar ban bekas di dalam halaman gedung DPR.
Sejumlah aparat kepolisian yang mengamankan jalanmya aksi mencoba melarangnya, adu mulut dan aksi saling dorong antara polisi dan pendemo yang didominasi oleh ibu – ibu itupun tak terhindarkan.
Kericuhan dihalaman DPRD Dompu berhasil diatasi setelah koordinator aksi dan pihak kepolisian menenangkan masa. Beberapa saat setelah itu, ketegangan antara pendemo dan aparat kepolisian yang menjaga pintu masuk Gedung DPRD kembali terjadi. Aparat kepolisian yang mencoba menghalau masa aksi yang hendak menerobos masuk dan melakukan swepeng anggota DPRD terlibat aksi saling dorong dengan masa aksi.
Ketegangan itu berhasil di atasi setelah sejumlah perwakilan masa aksi diterima oleh perwakilan anggota DPRD untuk melakukan hearing.
Di ruang gedung DPR, masa aksi kemudian diterima oleh 5 orang perwakilan anggota DPRD, dalam hearing itu, tuntutan masa aksi agar DPR mengeluarkan surat ke BKN dan Bupati Dompu terkait penolakan terhadap SK BKN yang membatalkan 134 CPN tersebut, baru akan dikeluarkan setelah pihak DPRD melakukan rapat internal.
“Sesuai pernyataan kami sebelumnya, kami tetap berkomitmen berasama teman – teman K2 bahkan akan berada di barisan terdepan. Tetapi berilah kami waktu untuk melakukan rapat internal dalam minggu ini, Insya ALLAH kami akan mengeluarkan surat permintaan teman-teman,” ujar wakil ketua DPRD Sirajuddin SH dihadapan masa aksi. (Pur)
Komentar