oleh

Wabah Corona VS Pengadaan Mobil Dinas Dompu

Dua hari terakhir publik Dompu NTB dihebohkan dengan kebijakan pemerintah setempat dengan pengadaan mobil dinas seharga p 1,8 Miliyar ditengah merebaknya wabah Covid 19 atau biasa disebut virus Corona yang melanda wilayah itu.

Judul tulisan ini memang terbilang bombastis seolah membandingkan antara Wabah Corona yang mematikan ditandai dengan kondisi mayarakat yang ketakutan, melumpuhkan aktifitas masyarakat serta melemahkan dunia usaha.

Dibagian lain pengadaan mobil dinas adalah sebuah kegiatan kemewahan yang ditandai dengan membelanjakan uang negara untuk memfasilitasi para camat agar dapat menunggangi mobil baru menggantikan mobil dinas yang lama.

Tentu saja membelanjakan uang negara ditengah musibah yang mendunia mendapat kritikan berbagai pihak. Bahkan Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir Muttakun menuding bahwa kebijakan yang diambil Pemkab Dompu adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat.

Penghianatan yang mungkin dimaksudkan Muttakun adalah ditengah wabah Corona yang melanda negeri mestinya pembelanjaan uang diprioritaskan untuk penanganan wabah Covid 19 dulu, sedangkan pengadaan mobil bisa ditunda sampai wabah berlalu, apalagi para camat sudah masing-masing memiliki mobil operasional.

Hasil asesmentnya dengan masyarakat kata Muttakun, justru yang dibutuhkan saat ini adalah mobil ambulance untuk mengangkut setiap orang yang dicuriga sampai kepada yang sudah positif terserang Covid 19.

”Assesment melalui survey online dimana memperlihatkan bahwa masyarakat, dokter, perawat dan tenaga medis sangat membutuhkan sarana prasarana dan APD yg hingga kini belum bisa dipenuhi oleh Pemkab Dompu,” papar Muttakun.

Malah politisi Nasdem ini mencurigai ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan ditengah wabah melanda. Sebab kalau ada niat baik pemerintah pusat sudah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan.

”Realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sudah sangat jelas menginstruksikan kepada Menteri hingga jajaran pemerintah daerah sampai tingkat Bupati/Walikota untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yg telah ada untuk kegiatan itu,” terangnya.

Lalu seberapa pentingnya pengadaan mobil dinas yang berjumlah delapan unit itu?. Menurut para camat yang akan menerima mobil tersebut sebagai kendaraan operasional terutama untuk mobilitas dalam penanganan wabah Covid.

Sementara dari pihak pemerintah berdalih bahwa pengadaan mobil sudah terlanjur diproses hingga teken kontrak. Anggaran yang disediakan juga sudah ada dalam dokumen APBD 2020 jauh sebelum wabah Corona muncul.

Suherman S.Pd pengamat sosial dan politik daerah mengemukakan pengadaan delapan unit mobil dinas seharga Rp 1.8 Miliyar itu tidak ada yang salah termasuk prosesnya. Hanya saja menurut dia momentumnya sangat tidak tepat.

Sebab disaat yang sama negeri ini dalam kondisi darurat, sehingga tenaga, pikiran bahkan anggaran sedang diarahkan untuk penanganan Covid 19. ”Ini soal etika dan simpati publik saja, momentum pengadaan mobil tidak tepat” terangnya.

Pengadaan mobil dinas oleh Pemkab Dompu sudah dilaksanakan. Tentu saja kebijakan itu menghentak pikiran publik karena dalam waktu yang sama sedang menghadapi serangan virus Corona.

Pikiran dan argumentasi publik tidak bisa disalahkan, apalagi pelaksanaanya dibulan april memberi kesan seolah ingin beradu dengan wabah Corona yang tengah membutuhkan anggaran yang besar untuk penangananya.

Bayangan ‘mafia’ proyekpun muncul dibenak sebahagian masyarakat dengan bagi-bagi keuntungan. Kalau itu terjadi maka APH bisa saja turun tangan untuk menyelidiki apa yang tengah terjadi dalam proyek pengadaan mobil dinas Pemkab Dompu. (Admin)

 

 

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]