oleh

Pansus Honorer DPRD Sudah Mulai Bekerja

Kisruh soal honorer daerah yang berujung digelarnya sejumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Dompu langsung direspon oleh DPRD Dompu dengan membentuk pansus honorer. Pansus yang diketuai oleh ketua komisi I DPRD Sirajuddin SH itu kemarin langsung memanggil sejumlah pimpinan SKPD untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang ada.

Sejumlah pimpinan SKPD hadir memenuhi panggilan seperti Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perhubungan, Kepala kantor KPPT, Kepala kantor lingkungan hidup dan beberapa yang lain lagi. Sayangnya meski sudah hadir DPRD tidak dapat melakukan klarifikasi karena data yang diminta belum disiapkan oleh SKPD.

Karena itu pansus DPRD menunda pertemuan itu sambil SKPD menyiapkan data untuk dilakukan cros chek dan DPRD memberikan kesempatan kepada seluruh SKPD selama 24 jam atau sampai dengan jum’at hari ini. Perlunya dipercepat klarifikasi dan identifikasi agar persoalan honorer yang kian memanas bisa terselesaikan, disamping itu bermanfaat bagi BKN sebagai bahan masukan dari daerah.

Ketua Pansus Sirajuddin, SH menyatakan pansus terbentuk setelah menerima berbagai aspirasi adanya dugaan penyimpangan dalam penentuan lulus bagi honorer yang berkategori K1. Kuat dugaan kata Sirajuddin telah terjadi pemalsuan data sehingga beberapa nama bisa lulus, padahal masa kerja jauh setelah tahun 2005, atau ada yang mengantongi SK tetapi sempat terputus karena bekerja pada sector lain.

Menurut politisi PPP ini dugaan yang dialamakan pada pejabat tertentu itu hendaknya diselesaikan sehingga kalau nanti terbukti ada penyimpangan maka pansus akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan tingkat penyimpangan yang terjadi. Sirajuddin yang juga ketua komisi I bidang aparatur ini menyayangkan kalau itu sampai terjadi, sebab akibatnya sangat merugikan bagi yang benar-benar telah mengabdi cukup lama.

Dia berharap kinerja pansus bisa tuntas dalam waktu dekat, tetapi itu juga tergantung sungguh dukungan dari SKPD dalam memberikan keterangan dan data tentang honorer yang menjadi tanggung jawabnya. Sejauh ini kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) mengakui kalau data yang dikirim kepada BKN adalah hasil data yang disampaikan oleh masing-masing SKPD karena BKD sifatnya hanya melanjutkan apa yang menjadi usulan. ‘’Makanya kita akan telusuri dimana penyimpangan itu terjadi kalau ada,’’ tandasnya.

Sementara sejumlah aktifis honorer menyanggongi kantor DPRD Dompu, mereka sangat mendukung kinerja DPRD yang cepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Tentunya mereka tetap berharap agar pansus benar-benar menjadi pengadil yang bebas dari berbagai kepentingan sehingga benar-benar mampu menghasilkan keputusan yang menjadi harapan rakyat. ‘’Kita salut dengan kinerja pansus yang cepat, semoga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,’’ kata aktifis honorer Aruji di gedung DPRD Dompu.

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]