Pemerintah Kabupaten Dompu mengambil tindakan tegas terhadap PNS yang melanggar disiplin terutama bagi mereka yang suka kawin lagi. Tidak tanggung-tanggung bulan juli 2012 ini Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin memecat sebanyak empat orang dengan tidak hormat, walau mereka masih memiliki kesempatan untuk banding kepada badan pertimbangan pegawai (Bapeg) di Jakarta.
Tindakan pemecatan yang dilakukan seolah meruntuhkan segala harapan dan angan-angan bagi PNS yang bersangkutan lebih-lebih seluruh keluarganya. Tanggapan beragampun bermunculan ada yang mendukung karena prilaku oknum sudah keterlauan tatapi tidak sedikit yang merasa sangat prihatin dengan keberlanjutan nasib PNS yang bersangkutan bersama keluarganya. ”Wah kasihan nasib anak-anaknya ya,” ujar Ilham salah seorang warga Dompu yang mengetahui salah seorang diantara PNS yang dipecat memiliki banyak anak.
Komentar Ilham memang cukup beralasan, karena begitu pemecatan direstui pusat maka hancurlah seluruh masa depan keluarga PNS yang bersangkutan terlebih mereka telah memiliki cita-cita untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Iskandar warga lain juga berpendapat bahwa nasib keempat PNS yang dipecat akan sangat kesulitan dimasa-masa yang akan datang. Mestinya kata dia Pemkab tidak terlalu keras menghadapi kasus semacam itu, apalagi secara agama kawin lebih dari satu tidak dilarang. ”Hanya hukum positif kita yang melarangnya,” urai dia.
Kedepan lanjut dia Pemerintah Daerah Dompu akan menghadapi banyak kasus serupa, sebab yang diketahuinya bukan hanya empat PNS itu saja yang terikat dengan satu istri, tetapi sejumlah PNS yang lain juga demikian, tentu saja pemerintah akan memberlakukan hal yang sama. ”Saya rasa kedepan pemerintah akan kerepotan dengan laporan PNS yang memiliki istri lebih satu,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Dompu sudah memulai memberlakukan kebijakan yang keras terhadap PNS yang melanggar PP 10 tahun 1983 yang diperbaharui PP 45 tahun 1990. Kasus PNS yang berpoligami ibarat gunung, tidak nampak tapi sebenarnya banyak.
Komentar