DOMPU—Kebijakan pencairan tahap kedua Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dompu terus bergejolak. Senin kemarin, puluhan masa yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (KPR) menggelar aksi pemblokiran jalan negara lintas Sumbawa tepatnya di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes warga atas kebijakan pencairan tahap kedua yang dinilai sarat persoalan dan merugikan penerima bantuan. Pemblokiran jalan dengan menggunakan dua unit kendaraan roda empat yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu, praktis membuat jalur tersebut lumpuh total. Arus kendaraan roda dua maupun roda empat dari dan menuju Kota Dompu terpaksa dialihkan di jalan ekonomi setempat.
Selain memblokir jalan, masa pengunjuk rasa juga melakukan pembakaran ban bekas ditengah jalan raya, sambil melakukan orasi secara bergantian. Koordinator lapangan (Korlap), Kiswanto dalam orasinya, menyebutkan, kegiatan bedah rumah melalui program BSPS yang seharusnya hadir untuk meringankan beban masyarakat miskin di daerah. Justru, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. ‘’Sudah cukup kompleks persoalan yang melanda program bantuan rumah kumuh,” ungkapnya.
Persoalan muncul kata dia, berawal ketika diterbitkanya surat edaran dari Kemenpera nomor 961/SEDS/2012 tentang perubahan mekanisme pencairan anggaran tahap kedua bantuan rumah kumuh. Jika tahap pertama uang diterima dan dibelanjakan langsung oleh penerima, justru pada tahap kedua warga tidak bisa lagi menerima uang. ‘’Penerima bantuan hanya diberikan barang. Sedangkan, sebagian warga banyak yang sudah menyelesaikan pengerjaan rumah hampir 90 porsen,” katanya.
Dibeberkanya, persoalan lain yang muncul yakni, seharusnya toko untuk membelanjakan barang harus ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan (KPB), namun kenyataannya penujukan toko ditentukan oleh oknum tertentu. ‘’Dalam surat edaran harga barang harus dilihat harga yang terendah dari sejumlah toko. Tapi kondisi objektif dilapangan harga barang ditoko tersebut paling tinggi dari harga toko biasanya,” tuturnya.
Selain itu, masa pengunjuk rasa juga memprotes adanya kebijakan pembelian barang yang hanya dipusatkan pada satu toko saja. Karena, kondisi tersebut cendrung mengakibatkan terjadinya keterlambatan proses pencairan barang. ‘’Apalagi toko itu tidak menjual lengkap bahan bangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Zek orator lainnya, meminta agar toko tempat membeli bahan bangunan harus ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan. Selain itu, mereka juga meminta agar diperjelas terkait pungutan uang kepada penerima bantuan dengan dalih untuk membayar pajak. ‘’Kami menolak harga bangunan yang diterima warga dengan harga mahal. Kami juga meminta agar mempercepat proses pencairan bahan bangunan,” harapnya.
Komentar