oleh

Hadapi Politik Uang, KPUD dan Panwas Tak Berdaya?

DOMPU—Isu politik uang kini mulai merebak, bahkan sampai kepelosok desa, tidak main-main beberapa paslon melalui tim suskesnya diduga sudah membagikan uang panjar sebagai tanda jadi untuk memilih.

Pembicaraan seputar politik uang tidak hanya terjadi disudut-sudut lorong, warung dan kedai, tetapi juga disejumlah perkantoranpun terjadi. Penyelenggara Pilkada KPUD dan Panwas dianggap tak berdaya untuk menghalangi usaha oknum tertentu untuk meraih kemenangan secara tidak fair.

Salah seorang tokoh agama/masyarakat Drs H Burhanuddin menyatakan secara tegas bahwa politik uang adalah haram hukumnya. Alasanya untuk meraih kemenangan menjadi Bupati harus melalui cara-cara yang kotor.

Karena itu mantan Kepala Departemen Agama Kabupaten Dompu ini meminta agar penyelenggara dan pengawas pemilu dapat menindak oknum-oknum tersebut.

Diakuinya isu politik uang semakin hangat dibicarakan akhir-akhir ini, dan itu pasti terjadi manakala pihak-pihak yang berkompoten tidak menanggulanginya. ‘’Ini sudah sangat serius, pemimpin yang bermoral, bermartabat, berkwalitas dan bertanggung jawab tak akan diperoleh kalau dikotori dengan politik uang,’’tandasnya.

Sementara ketua Panwas Kabupaten Dompu Arif Rahman SH menegaskan pihaknya akan semakin ketat mengawasi setiap gerak-gerik yang mengarah kepada politik uang. ‘’Kita juga sangat serius mengawasi Pilkada ini, bagi yang terbukti melanggar akan diproses hukum,’’ tandasnya.

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed