Dana Aspirasi DPRD Didemo

132

DOMPU–Keberadaan dana aspirasi DPRD didemo puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat peduli Transpansi (Amapetra) senin 27/2. Mereka mulai bergerak dari masjid agung Dompu melewati pasar raya dan menuju gedung DPRD.

 

Dalam pernyataanya mereka menuding bahwa dana aspirasi adalah pembohongan publik dengan alasan untuk kepentingan rakyat. Tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan anggota DPRD sendiri. ‘’Dana ini hasil perselingkuhan antara DPRD dan eksekutif,’’ teriak Triping salah seorang orator.

 

Karena itu mereka mendesak agar pemerintah mencabut dana aspirasi DPRD karena tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat. ‘’Cabut itu dana aspirasi,’’ teriak orator yang lain.

 

Kehadiran massa digedung DPRD dikawal oleh puluhan aparat kepolisian, begitu sampai mereka langsung masuk halaman dan berorasi disana. Puas berorasi massa diterima oleh dua anggota DPRD Nasaruddin SH (PKS) dan Ikwahyuddin AK (PAN).

 

Dihadapan dua anggota DPRD massa menuntut agar wakil rakyat itu menjelaskan kenapa dana aspirasi sampai ada padahal di DPRD yang lain tidak ada serta menuntut agar dana aspirasi dicabut. Atas tuntutan itu Nasaruddin menyampaikan secara standar atas kehadiran massa saat itu.

 

Menurut Nasaruddin, pihak DPRD telah memahami kehadiran massa pendemo dan sesuai dengan mekanisme pihaknya akan menyampaikan aspirasi itu ke pimpinan dewan untuk ditindak lanjuti. ‘’Terima kasih atas kedatangan dan akan segera kami sampaikan ke pimpinan aspirasi ini,’’ tutur Nasaruddin.

 

Sementara anggota DPRD Ikwahyuddin menyampaikan tidak ada dana aspirasi dalam struktur APBD. Yang ada adalah program aspirasi yang tersebar disejumlah SKPD. Program aspirasi itu adalah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat terutama saat reses.

Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dengan dua anggota DPRD. Massa meminta agar DPRD menjelaskan regulasi yang mengatur tentang program aspirasi itu, tapi anggota DPRD mengajak untuk berdialog dalam ruangan agar lebih jelas dan tuntas.

 

Permintaan anggota DPRD untuk berdialog dalam ruangan ditolak pengunjuk rasa, mereka menginginkan jawaban saat itu juga. Karena tidak ada kesepakatan pengunjuk rasa bubar dan melanjutkan aksinya di kantor Bupati

Komentar