DOMPU-Krisis di pembangunan Dam Tanju Kecamatan Manggelewa Dompu NTB masih berlangsung. Aksi blokir seluruh aktifitas PT Hutama Karya (HK) dilokasi proyek belum juga selesai. Terhitung sudah dua bulan dengan ini aktifitas proyek disegel warga lingkar Dam.
Aksi warga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah setempat yang belum memenuhi janji. Diantaranya pembayaran sisa ganti rugi sebesar 40 persen dengan nominal Rp 1,8 Miliyar.
Membangun infrastruktur dipemukiman baru seperti penyediaan jalan, air minum, listrik serta hibah tanah dan sertifikat.
Masyarakat bersedia membiarkan proyek beraktifitas asal sejumlah tuntutan itu dipenuhi. Perwakilan dari Dinas Pengairan Dompu Drs Syamsuddin menyatakan saat ini pemerintah masih melakukan negoisasi dengan warga.
Turut juga menjadi juru nego anggota DPRD Dompu asal Desa tanju Jamaluddin untuk menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah. Menurut Syamsuddin seluruh tuntutan itu akan dipenuhi oleh pemerintah.
Termasuk tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1,8 Miliyar akan segera dibayarkan bila masyarakat membuka blokirnya. Sedangkan infastruktur seperti jalan, air dan listrik juga sedang diusahakan untuk ditingkatkan.
Menyangkut hibah tanah dan sertifikat, karena itu memerlukan proses yang panjang maka akan tetap diusahakan. seperti tanah yang ditempati karena merupakan kawasan maka akan dilakukan pelepasan kepada Kementrian terkait. Begitu juga dengan soal sertifikat sedang diusahakan secara bertahap antara tahun 2018 dan 2019. ”Karena warga banyak maka harus dilakukan secara bertahap,” jelasnya. (DB01)
Komentar