DOMPU-Ratusan perawat honorer dan sukarela mengancam akan melakukan aksi mogok kerja bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh ratusan honorer saat berdemo di depan kantor Bupati Dompu NTB, Senin 14 Mei 2018. Menurut mereka bertahun-tahun mereka bekerja diinstansi kesehatan tidak pernah digaji. ”Kami bekerja dan kami butuh gaji, bukan janji,” teriak salah seorang orator.
Aksi honorer yang tergabung dalam Gerakan Perawat Honorer Indonesia (GPHI) merupakan yang kedua kalinya. Tuntutanya sama yakni meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka.
Orator yang lain mengemukakan mereka bekerja siang malam dalam melayani kesehatan masyarakat. Tapi penghargaan atas kinerja itu hanya diberikan imbalan Rp 30 ribu sebulan yang artinya digaji Rp 1.000 perhari. ”Gaji kita seharga mie instan,” teriak mereka lagi.
Sedianya ratusan massa itu ingin bertemu langsung dengan Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin untuk menyampaikan uneg-unegnya. Sayangnya orang nomor satu didaerah itu sedang tidak berada ditempat.
Setelah beraksi dikantor Bupati massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Dompu. Mereka diterima oleh Ketua Komisi I Andi Bahtiar, Ketua Komisi II Drs Muhtar dan Ketua Komisi III Ikwahyuddin AK.
Sayangnya dialog yang juga dihadiri oleh Kadikes Dompu dan jajaranya tidak membuahkan hasil. Para Ketua Komisi tidak dapat memberikan jaminan atas tuntutan tersebut karena untuk menggaji honorer dan sukarela harus memiliki dasar hukum.
Menurut DPRD tahun 2018 ini Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 Miliyar untuk tenaga honorer. Jumlah itu diperuntukan bagi 4.000 tenaga honorer. Tidak mendapatkan gaji sebahagian tenaga honorer dan tenaga sukarela disebabkan karena ada kelebihan tenaga honorer yang ada.
”Untuk tuntutan ini perlu duduk bersama DPRD dan instansi terkait untuk kesedian anggaranya. (yus)
.
Komentar