DOMPU-Praktisi hukum Dompu Anggreana Yudha SH menilai elit pemerintah daerah Kabupaten Dompu dinilai terlalu banyak menghabiskan energi hanya untuk berkonfrontasi dengan menciptakan polemik secara terus menerus.
Akibatnya tentu saja banyak hal yang terabaikan dan merugikan publik. Kasus terakhir dimana APBD 2019 belum bisa menjadi rujukan untuk melaksanakan program pembangunan karena Ketua DPRD Yuliadin Bucek tidak mau menandatangani hasil evaluasi APBD 2019. ”Dampaknya kan pasti publik yang dirugikan,” urai Anggeana Yudha SH yang berprofesi sebagai advokat ini.
Menurutnya, kasus-kasus semacam ini hendaknya bisa diselesaikan antar kedua lembaga eksekutif dan legislatif. ”Bukanya malah membuat gaduh,” sesalnya.
Advokat yang juga mantan wartawan ini mengamati prilaku para elit didaerah ini terlalu banyak menghabiskan energi diarea konflik. Konflik-konflik itu bisa secara personal juga memakai tangan dan mulut orang lain. ”Ini yang membuat daerah ini semakin tidak nyaman,” ungkapnya.
Mengomentari Ketua DPRD yang enggan menandatangani revisi APBD 2019 karena tidak dibahas sebelumnya, menurut Yudha adalah bukan langkah bijak karena APBD adalah untuk kepentingan publik.
Soal anggaran pembangunan cluster sebesar Rp 15 Miliyar yang diklaim DPRD tidak dibahas, dikatakan Yudha memang RAPBD 2019 tidak pernah dibahas karena berbagai persoalan yang melilit esketif dan legislatif. ”KUA-PPAS saja tidak dibahas kok, apalagi RAPBD yang rentang waktunya sangat pendek,” paparnya.
Untuk itu Yudha meminta agar dua pimpinan daerah Bupati dan Ketua DPRD dapat lebih mementingkan kepentingan daerah/publik ketimbang saling mempertahankan ego dan hawa nafsu kekuasaan. (DB03)
Komentar