oleh

Kejelasan Pembangunan Fisik Pelabuhan Kilo Dipertanyakan

DOMPU – pembebasan lahan diklaim telah tuntas dilakukan pemerintah daerah. Namun tanda-tanda aktifitas pembangunan secara fisik pelabuhan nusantara di wilayah Kecamatan Kilo, hingga kini belum tampak terlihat.

Kondisi ini menuai reaksi komponen masyarakat terutama di Kecamatan Kilo. Sejumlah warga kini mempertanyakan niat baik pemerintah terkait pembangun pelabuhan nusantara itu. “Lahan sih katanya sudah siap. Action dilapangan ini belum ada kejelasan kapan mulai dibangun,” tutur Hanafi salah seorang tokoh pemuda Kilo, kepada media ini.

Belum jelas kapan kepastian dimulainya pembangunan fisik pelabuhan itu kini menjadi sebuah persoalan baru yang kerap mengemuka ditengah masyarakat Kecamatan Kilo saat ini.

Sebab sejak awal diumumkan oleh pemerintah terkait rencana pembangunan pelabuhan berskala besar tersebut, masyarakat Kabupaten Dompu terutama yang ada di Kecamatan Kilo lebih khusus lagi warga Desa Mbuju tampak semangat dan cukup antusias serta merespon dengan baik. “Jangan sampai masyarakat jenuh dan tidak mau tahu karena simpang siur informasi. Harus ada kepastian informasi kapan pelabuhan itu dibangun,” kata Muhlis tokoh pemuda Desa Mbuju.

Apalagi dalam berbagai kesempatan, Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin kerap menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa Pemkab Dompu akan membangun pelabuhan nusantara di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo.

Bahkan bupati dengan semangat menggadang-gadang pelabuhan itu kelak adalah salah satu pusat maritim di wilayah timur Indonesia. “Setidaknya ini bukan sekedar menjadi sebuah wacana saja,” ujar Muhlis bersama warga lainnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan dimulainya pelaksanaan pembangunan secara fisik terhadap pelabuhan nusantara dimaksud. “Sepanjang pembebasan lahan itu belum tuntas secara menyeluruh ya kita tidak bisa apa-apa. Karena pemerintah pusat menunggu sertifikat lahan itu,” tegasnya.

Karena demikian, Kadishub mengaku saat ini terus membangun koordinasi secara intensif dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu agar carut marut sertifikat atas lahan pelabuhan itu segera diterbitkan. “Tatapem juga sebenarnya harus lebih pro aktif menuntaskan masalah ini, ” kata Syarifuddin.

Syarifuddin juga menyampaikan saat ini pihaknya tengah melaksanakan Detail Engineering Design (DED) dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTB. (DB02).

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]