DOMPU-Sejumlah CPNS Kategori 2 (K2) yang tegabung dalam formasi 256, Jumat (20/09) pagi tadi menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Dompu.
Menariknya, aksi unjukrasa kali ini berlangsung tepat didepan pintu utama menuju ruang rapat Bupati Dompu. Aksi nekat ini terpaksa dilakukan lantaran sejak dari hari kemarin belum ada pihak Pemkab Dompu yang bersedia menemui pendemo.
Bahkan sejumlah tenaga CPNS ini nekat mendirikan tenda dan berkemah di lapangan Beringin, kompleks Kantor Bupati Dompu.
Mengawali aksi demo tadi pagi sekitar pukul 09.30 Wita. Tenaga CPNS ini berkumpul di lokasi kemah, tepat ditengah Lapangan Beringin, dengan pengeras suara Megaphone, pendemo perlahan berjalan menuju teras kantor bupati.
Disini pendemo terlihat berorasi secara bergiliran. Mereka mengeluarkan semua uneg-unegnya terkait persoalan yang dihadapi selama ini. “Bupati harus bertanggung jawab untuk segera menerbitkan SK kami. Tolong kasihani kami. Anak-anak kami butuh kehidupan,” teriak pendemo.
Rata-rata pendemo mengaku telah bekerja dan mengabdi cukup lama. Selayaknya menurut mereka pemerintah segera meberbitkan SK PNS. “Legalistas kami sudah jelas. Kami sudah ikut prajabatan. Tapi kenapa SK kami tidak diterbitkan juga,” kata Sukma salah seorang pendemo.
Merasa tidak puas, sejumlah pendemo yang tampak didominasi ibu-ibu itu memakasa masuk kedalam gedung paruga parenta bahkan nekat merangsek sampai didepan pintu masuk ruang kerja Bupati Dompu.
Sejumlah petugas Sat Pol PP tampak tak kuasa membendung kenekatan para pendemo. Bahkan Kabag Tatapem, Abdul Khalik S Sos berusaha sekuat tenaga menegosiasi agar pendemo berunjukrasa diluar gedung kantor Pemkab. “Mau masuk juga percuma. Pak Bupati tidak ada ditempat, sedang di luar daerah,” ungkapnya.
Meski telah dijelaskan demikian. Para pendemo tidak serta merta mau menghentikan aksinya. Bahkan disini massa aksi terlihat bertambah banyak, satu persatu para CPNS yang datang belakang terlihat masuk dan langsung bergabung dengan yang lainnya.
Suasana haru dan isak tangis para pendemo mewarnai jalannya aksi. Tak ayal situasi ini mengundang perhatian sejumlah pegawai dan staf kantor Pemkab Dompu. “Kami sudah lolos tes. Kami sudah ikut prajabatan. Tidak ada alasan lagi bupati tidak menerbitkan SK kami,” tutur pendemo.
Keberadaan SK tersebut menurut pendemo sangatlah berarti. Karena itu akan menjadi jaminan baik sebagai legalitas atas dedikasi selama mengabdi. Tapi juga menjadi sesuatu yang berharga untuk kesejahteraan hidup. “SK itu adalah amanat. Kami minta bupati segera menerbitkan SK kami,” kata Indah, salah seorang pendemo.
Jika tuntutan tidak terpenuhi. Sejumlah tabaga honor K2 yang tergabung dalam formasi 256 mengancam akan terus menggelar aksi demo dan tetap berkemah di kantor Bupati Dompu.
(DB02).
Komentar