DPRD Desak DLHK NTB Segera Tutup So Ncando

182

DOMPU-Lembaga DPRD Kabupaten Dompu mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB segera melakukan penutupan sementara terhadap aktifitas perladangan di kawasan So Ncando Lembo, Desa Matua.

Desakan tersebut disampaikan ketua Komisi I, Ir Muttakun. Menurutnya, sejak disurati lembaga wakil rakyat (DPRD) Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu hingga saat ini belum terlihat adanya aksi nyata dilapangan yang dilakukan Dinas LHK NTB dalam upaya menetapkan status kuo (Penutupan Sementara) So Ncando dan So Lembo. “Harusnya cepat merespon. Harus segera ada aksi nyata,” tegas Muttakun.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya. DPRD Dompu telah melayangkan surat keterangan Dinas LHK NTB terkait dengan penutupan dan penghentian sementara aktifitas perladangan di kawasan hutan So Ncando So Lembo, Desa Matua, Kecamatan Woja.

Adanya surat tersebut disambut baik Kepala Dinas LHK NTB. Bahkan pihak DLHK menyampaikan apresiasi terhadap lembaga DPRD Dompu. “Jangan sampai hanya sekedar statemen saja. Ketegasan itu yang perlu dilakukan,” tandas Muttakun.

Perlunya pemberlakuan status kuo di So Ncando Lembo, karena mengingat beberapa bulan ke depan memasuki awal musim tanam. Tentu saja kondisi itu diamanfaatkan para kelompok tani untuk mulai melaksanakan aktifitas bertani dan berladang. “Nah ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi gejolak ditingkat petani. Karena dari awal lokasi itu menjadi sengketa,” paparnya Muttakun.

Dengan demikian ia meminta Dinas LHK NTB segera berkoordinasi dengan pihak BKPH Tofo Pajo Soromandi (Topaso) untuk secepatnya mengambil langkah strategis dalam menyikapi persoalan petani di kawasan hutan So Ncando Lembo.

Karena memang pada prinsipnya kata Muttakun, pihak DPRD bersama Pemkab Dompu mendukung penuh upaya penegakan aturan dari ancaman aksi pengrusakan kawasan hutan. “Sekarang tergantung DLHK Provinsi. Petani juga harus ditata, jangan sampai kebablasan mengelola kawasan hutan,” katanya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom B.SC.F, MSi, mengatakan pihaknya akan segara melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi di lokasi. “Kita akan identifikasi dan verifikasi dulu,” katanya.

Identifikasi dan verifikasi yang dilakukan bertujuan menentukan beberapa kriteria salah satu diantanya melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi garapan. “Nanti pengelolaannya diprioritaskan masyarakat desa sekitar lokasi,” ujar Madani. (DB02)

Komentar