DOMPU-Meskipun grafik telah menunjukan hasil yang membaik. Program percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting semakin gencar dilaksanakan Pemkab Dompu.
Tidak tanggung-tanggung, kini jajaran pemerintah ditingkat lurah dan desa yang akan digenjot untuk mendukung optimalisasi upaya percepatan, pencegahan dan penurunan stunting.
Sesuai tuntutan amanat Peraturan Bupati (Perbub) nomor 6 tahun 2021 tentang penanganan stunting. Pihak pemerintah desa juga berkewajiban menyesuaikan alokasi anggaran untuk mendukung dan menyukseskan terlaksananya program percepatan, pencegahan dan penurunan stunting.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) antara pemerintah kabupaten dengan sejumlah kepala desa (Kades), Kamis (25/1) pagi tadi. “Stunting adalah salah satu program nasional. Desa wajib ikut sukseskan,” tegas Drs Gaziamansyuri, Kepala Bappeda dan Litbang, Kabupaten Dompu saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan Rakor dengan para Kades.
Stunting dan kemiskinan extrem menurut Gaziamansyuri, merupakan dua program nasional (Promnas) yang saat ini menjadi titik fokus bagi pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi dan daerah untuk dilakukan penandatanganan secara bersama.
Rakor yang berlangsung di aula pendopo Bupati Dompu itu, dilaksanakan dalam rangka penandatanganan komitmen bersama, untuk konvergensi percepatan, pencegahan dan penurunan stunting pada desa dan kelurahan. “LHP BPK masih kurang dukungan anggaran ditingkat desa. Ini perlu kita maksimalkan,” tandas Gaziamansyuri.
Penanganan stunting kata dia, tidak serta merta bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan anggaran murni dari pemerintah kabupaten. Jajaran pemerintah desa, idealnya harus bisa berperan dan berkontribusi dengan mengalokasikan anggaran desa. “Desa pun bisa kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk menyumbang. Minimal desa bisa berperan aktif,” kata Gaziamansyuri.
Lebih lanjut Kepala Bappeda menjelaskan. Stunting merupakan persoalan yang sangat berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Karena secara medis stunting akan menyerang sistim otak dan menyebabkan terganggunya tumbuh kembang kondisi fisik seseorang. “Jadi hal yang mendasar itu adalah penanganan manusia ,” tutur Gaziamansyuri.
Rakor tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Dompu Syahrul Parsan, ST, Asisten I, Kadis DPPKB, Kadis DPMPD, pihak Dikes dan para Camat. (DB02)
