DOMPU-Tidak hanya mutasi pejabat eselon II yang dibatalkan SK nya. Kelulusan 32 orang bidan pendidik di Kabupaten Dompu juga dianulir oleh pemerintah.
Informasi yang berkembang. Alasan di TMS nya para bidan ini, lantaran tidak adanya formasi untuk bidan D-IV.
Kondisi ini memicu reaksi puluhan orang bidan pendidik. Didampingi para aktivis HMI, para bidan menggelar aksi unjukrasa di kantor Bupati Dompu.
Para pendemo yang tergabung dalam Forum Peduli Bidan ini, sekitar pukul 09.30 tampak berkumpul di Taman Kota. Selanjutnya mereka bergerak menuju kantor Bupati Dompu.
Dengan sound sistem di atas mobil bak terbuka. Para pendemo menggelar aksi mimbar bebas. Sejumlah bidan D-IV ini juga tampak membawa pamflet bernada protes terhadap pemerintah.
Tiba di kantor bupati, para bidan secara bergantian berorasi. Mereka meminta Bupati bertanggung jawab atas nasib mereka. “Kami sudah lulus. Kok dibatalkan dan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat, Red). Kami minta penjelasannya. Bupati harus bertanggung jawab,” teriak ibu-ibu bidan.
Sejumlah bidan mengaku, sejak awal proses perekrutan PPPK, mereka telah mengikuti sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Setelah melewati semua proses dan dinyatakan lulus, para bidan pun bersiap untuk mendapatkan NIP. “Tapi kenapa sekarang justru TMS. Mereka mengabdi diatas lima tahun. Ada apa semua ini. Panselda (Panitia seleksi daerah) harus bertanggung jawab,” tandas Bedel pentolan aktivis HMI Cabang Dompu.
Jika pemerintah mengalokasikan kembali proses perekrutan PPPK bidan pendidik di tahun 2024. Massa demo meminta jaminan untuk di luluskan tanpa melalui proses tes. “Solusinya harus ada jaminan lulus tanpa tes. Jika harus diakomodir di 2024. Jangan panselda cuci tangan. Orang sudah lulus tinggal tunggu NIP kok,” kata Bedel.
Sekda Dompu Gatot Gunawan, yang keluar menemui massa aksi, menyampaikan akan berupaya untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat dalam hal ini BKN. “Insyaallah akan ada perlakukan khusus, apalagi mereka mengabdi lebih dua tahun,” katanya.
Pihaknya kata Sekda tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap para bidan pendidik itu. Apa yang menjadi tuntutan pendemo, selanjutnya nanti akan dilaporkan ke pimpinan daerah. “Tetap kawal. Tapi jangan minta jaminan karena itu bukan kewenangan kami,” tuturnya.
Tidak puas dengan penjelasan tersebut. Massa aksi tampak kecewa. Bahkan mereka terpancing emosinya. Saking kecewa dan emosi, para pendemo terlihat berulah dengan nekad merusak fasilitas lampu taman, pot bunga dan memecahkan keramik di teras kantor Pemkab Dompu gedung cluster satu.
Petugas keamanan Pol PP dan Polisi yang sejak awal mengawal jalannya aksi demo tampak berupaya meredam tindakan pendemo.
Dengan perasaan penuh kecewa, para pendemo pun akhirnya pulang dan membubarkan diri. Mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sampai nasib para bidan seutuhnya bisa dijamin oleh pemerintah. (DB02).
