Soal Ncando, Kadis LHK NTB Dukung DPRD Dompu

160

 

DOMPU-Adanya surat lembaga DPRD Kabupaten Dompu perihal permintaan penutupan sementara So Ncando So Lembo (Lahan eks reboisasi, Red) mendapat respon baik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB.

Sikap DPRD Dompu melalui surat nomor 072/288/170 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020 perihal permintaan penutupan pemanfaatan So Ncando Lembo dari aktifitas perladangan.

Dan surat nomor 072/287/170 tertanggal 10 Juli 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan kini diapresiasi serta didukung sepenuhnya oleh pihak DLHK NTB. “Kami sangat senang adanya dukungan dan gagasan bagus dari DPRD Dompu. Hal itu sbg upaya untuk menghindari konflik dan berkembangnya perladangan baru,” ungkap Ir. Madani Mukarom B.SC.F, MSi, saat dikonfirmasi media ini Minggu (26/7) pagi tadi.

Selain sebagai salah satu upaya melaksanakan tanggung jawab tugas dan fungsi pengawasan. Sikap lembaga DPRD Dompu itu merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pihak legislative terhadap kelestarian hutan. “Ini merupakan imun untuk menyemangati kerja para KPH yang ada di Dompu,” katanya.

Menanggapi upaya pengawasan dan pemberantasan aksi perusakan hutan yang makin marak terjadi di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Pihaknya, kata Madani secara tegas telah memerintahkan seluruh petugas KPH untuk bekerja keras menertibkan dan menindak tegas terhadap setiap oknum pelaku perambahan hutan maupun ilegal loging, tak terkecuali merampas peralatan yang digunakan seperti Chain Saw, kapak, parang dan lainnya. “Kami akan mengeluarkan masyarakat yang tidak mampu ditertibkan dan tidak mau swadaya melakukan pemahaman kembali,” tegasnya.

Persoalan kerusakan hutan, ilegal loging dan aksi perebutan lahan kawasan hutan memang telah menjadi masalah yang akut. Dan dibutuhkan keterlibatan serta dukungan semua pihak dalam upaya penangannya.

Dinas LHK Provinsi NTB pun terus menekankan dan memerintahkan agar masing-masing KPH membangun koordinasi dengan TNI, Polri serta aparat desa. “Kalau ada perlawanan dan sulit ditangani di tingkat Kabupaten, kami akan kerahkan tim gabungan dari provinsi,” tandas Madani.

Jika sudah ditertibtkan kembali, kawasan So Ncando Lembo menurut Kadis LHK NTB, nantinya akan dijadikan sebagai lokasi demplot penanaman oleh pihak KPH. “Nanti diidentifikasi dan ditata calon peserta dengan prioritas masyarakat sekitar,” pungkasnya. (DB02)

Komentar