Pernyataan terbaru Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, pada Kamis (4/6/2026) laksana embun pagi di tengah gersangnya kepercayaan publik. Keputusan BGN untuk mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—dengan memaksimalkan fasilitas eksisting seperti kantin sekolah, dapur umum, dan sarana komunitas terutama di wilayah 3T—adalah sebuah kemenangan akal sehat dalam birokrasi kita.
OLEH ; ABDUL MUIS
Langkah ini tidak sekadar taktik penghematan anggaran APBN, melainkan sebuah evaluasi radikal sekaligus kabar baik bagi urat nadi perekonomian di tingkat akar rumput.
Harus diakui dengan jujur, desain awal program MBG yang mewajibkan pembangunan infrastruktur dapur baru (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) telah menjadi ladang perburuan uang yang rawan. Modus “jual beli titik” izin pengelolaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di tingkat pusat sempat membuat program mulia ini beraroma amis korupsi, bahkan sebelum sendok pertama menyentuh mulut anak-anak sekolah.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah pusat secara tidak langsung sedang melakukan bersih-bersih sistemik. Ketika proyek fisik pembangunan dapur baru ditiadakan dan dialihkan ke fasilitas yang sudah ada, ruang gerak para makelar proyek dan koordinator wilayah otomatis terkunci. Tidak ada lagi “kue” infrastruktur yang bisa diperdagangkan. Fokus program kini dikembalikan ke khitahnya, efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran.
Korupsi Makan Bergizi: Ketika Hak Nutrisi Anak Rontok oleh Biaya Koordinasi
Bagi daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pengalihan lokus produksi ke kantin sekolah dan sarana komunitas adalah berkah ekonomi yang nyata. Selama ini, ada kekhawatiran besar bahwa proyek raksasa ini hanya akan dinikmati oleh vendor katering kakap atau konsorsium besar dari kota-kota yang datang membawa logistiknya sendiri.
Kini, peta permainan berubah. Dengan memanfaatkan kantin sekolah, BGN sedang menyuntikkan stimulus ekonomi langsung ke jantung sekolah. Pihak yang akan berkeringat dan memetik manfaatnya adalah ekosistem lokal: pengelola kantin sekolah yang sempat lesu, emak-emak di sekitar sekolah yang diberdayakan menjadi juru masak, hingga pedagang sayur, peternak telur, dan pemilik kios beras di pasar-pasar tradisional terdekat.
Ini adalah penerapan nyata dari konsep circular economy (ekonomi sirkular). Uang negara yang dikucurkan tidak mengalir kembali ke pusat atau kantong pengusaha besar, melainkan berputar dan menghidupkan dapur-dapur rumah tangga di sekitar sekolah.
Namun, merayakan kabar baik ini tentu tidak boleh membuat kita di daerah menjadi lengah. Mengalihkan produksi ke kantin sekolah berarti memindahkan tanggung jawab kendali mutu (quality control) langsung ke kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa anggaran per porsi yang ditransfer ke kantin sekolah bersih dari potongan liar berkedok “biaya administrasi” atau “sewa tempat” oleh oknum di tingkat lokal. Pengelola kantin harus diberikan posisi tawar yang kuat dan dilindungi hukum agar mereka bisa memasak dengan tenang sesuai standar gizi tanpa takut diperas.
Kita menyambut baik komitmen baru BGN ini sebagai langkah maju yang sangat positif. Menghidupkan kantin sekolah adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar diproduksi dengan rasa cinta oleh lingkungan terdekat anak-anak kita, bukan sekadar diproduksi sebagai komoditas bisnis yang kering oleh korporasi.
Saatnya daerah bersiap, mengawal regulasi turunannya, dan memastikan berkah ekonomi ini benar-benar mendarat di dapur-dapur sekolah kita. (*)
