DOMPU – Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Dompu, Sirajuddin, SH, meninggalkan ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Dompu secara tiba-tiba, mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, suasana ruang sidang yang semula berlangsung formal berubah canggung. Wakil Bupati yang hadir mewakili Bupati Dompu itu tampak bergegas keluar ruangan di tengah agenda resmi yang masih berjalan.
Momen ini langsung memicu perhatian publik. Tidak sedikit yang mempertanyakan alasan di balik sikap tersebut, terlebih karena forum paripurna merupakan agenda resmi dan sakral dalam pemerintahan daerah.
Antara MBG dan IKN : APBN di Persimpangan Arah Pembangunan
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, insiden tersebut diduga bermula dari persoalan teknis yang cukup krusial. Saat tiba pada agenda pembacaan sambutan Bupati, naskah pidato yang seharusnya disiapkan oleh pihak protokoler tidak tersedia.
Situasi mendadak berubah tegang. Wakil Ketua DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE, terlihat berusaha mengejar Wakil Bupati yang telah menuju pintu keluar ruang sidang. Namun, langkah tersebut tidak berhasil menghentikan kepergian Sirajuddin.
Di mata publik, hilangnya naskah pidato dalam forum resmi bukan sekadar kesalahan administratif. Insiden ini dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi dalam tata kelola pemerintahan. Lebih jauh, muncul spekulasi bahwa peristiwa ini bisa menjadi cerminan dinamika internal di lingkup pimpinan daerah.
“Jika hanya persoalan teknis, biasanya bisa diatasi di tempat. Reaksi meninggalkan ruang sidang justru memunculkan dugaan adanya persoalan yang lebih kompleks,” ujar seorang pengamat kebijakan publik lokal.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Wakil Bupati Dompu terkait peristiwa tersebut, termasuk waktu pasti kejadian. Pelabuhan Nusantara Kilo Mulai Dibangun : Harapan Besar, Ujian Baru untuk Dompu
Publik kini menanti penjelasan resmi. Jika ini murni kesalahan protokoler, maka evaluasi internal menjadi keharusan. Namun jika ada faktor lain, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan daerah. (Redaksi)
