DOMPU-Maraknya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang kerap berseliweran di pusat wilayah Kota Dompu, memaksa pemerintah turun tangan untuk melakukan upaya penanganan.
Upaya kongkrit yang akan dilakukan pemerintah yakni menyiapkan pos anggaran melalui APBD. Dan menyediakan rumah singgah untuk penanganan awal, sebelum dilakukan pengobatan lebih lanjut.
Menjelang akhir tahun 2024 ini. Pemerintah melalui Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, akan merencanakan pengalokasian anggaran APBD tahun 2025 untuk memaksimalkan penanganan ODGJ dan penyandang sosial lainnya.
Rencana itu terungkap saat berlangsungnya rapat penanganan ODGJ. Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Rabu (11/9) pagi.
Rapat yang dipimpin langsung kepala Bappeda dan Litbang, Drs, H. Gaziamansyuri, M.A.P, dihadiri ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu Ir.Muttakun, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesra, dan Sat Pol PP. “Pembahasan APBD 2025 harus ada alokasi anggaran khusus penanganan ODGJ,” ungkap Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu.
Pola penanganan yang dilakukan selama ini, diakui belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut menurut Gaziamansyuri terjadi lantaran tidak adanya dukungan anggaran yang memadai.
Dukungan anggaran dimaksud, untuk menunjang sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, dalam upaya memaksimalkan penanganan ODGJ. “Rumah singgah harus ada ruang isolasi. Biaya obat, biaya rujukan dan operasionalnya,” kata Gaziamansyuri.
Kepala Bappeda meminta peserta rapat untuk secepatnya mengajukan rencana kebutuhan anggaran. Dengan demikian, pihak Bappeda akan segera melakukan koordinasi dengan BPKAD.
Karena keterbatasan anggaran. Untuk rumah singgah sementara, akan dimanfaatkan fasilitas pemerintah, bangunan eks kantor Linmas. “Prinsipnya harus ada penanganan maksimal. tutur Gaziamansyuri.
Upaya kepala Bappeda mendapat respon positif dan apresiasi ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun.
Menurut politisi Nasdem itu. Inisiatif dan fasilitasi yang dilakukan kepala Bappeda, merupakan bentuk sinergitas pemerintah dalam merespon persoalan krusial yang mencul, ditengah kehidupan sosial masyarakat di Bumi Nggahi Rawi Pahu. “Ini bentuk respek cepat pemerintah. Kita patut berbangga, ada tim pemerintah bekerja untuk memanusiakan manusia,” ujar Muttakun.
Wakil rakyat yang konsen menangani persoalan ODGJ ini, meminta agar pihak dinas teknis terkait segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan harapan upaya penanganan bisa secara bertahap dilakukan. “Tidak hanya ODGJ. Rumah singgah nanti untuk penanganan penyandang sosial lainnya juga. Jadi harus cepat disikapi,” ujar Muttakun. (DB02).
