Nama Bupati Dompu Bambang Firdaus belakangan terseret dalam polemik percakapan pribadi yang ramai diperbincangkan publik di Nusa Tenggara Barat. Isu ini mencuat setelah muncul dugaan komunikasi melalui aplikasi pesan antara sang bupati dan seorang perempuan bernama Nadira Ramayanti.
Perbincangan publik semakin menguat setelah muncul dua klarifikasi yang berbeda di ruang publik. Nadira Ramayanti dalam keterangannya kepada media membantah memiliki hubungan khusus dengan Bupati Dompu. Ia mengakui memang pernah berkomunikasi melalui aplikasi pesan, namun menurutnya komunikasi tersebut tidak seperti yang dituduhkan. Bahkan ia menyebut dirinya merasa dizalimi oleh isu yang berkembang.
Soal “Chat Mesra” Bupati Dompu, NR Buka Suara
Di sisi lain, kuasa hukum suaminya, Prof. Dr. H. Zainal Asikin, justru menyampaikan pandangan berbeda. Ia menyatakan pihaknya memiliki bukti percakapan WhatsApp yang menurutnya menunjukkan adanya komunikasi yang tidak pantas antara Nadira dan Bupati Dompu. Menurutnya, percakapan tersebut dapat dibuktikan jika diperlukan.
Dua klarifikasi yang berbeda ini membuat polemik semakin menarik perhatian masyarakat. Publik dihadapkan pada dua versi cerita yang masing-masing mempertahankan posisinya.
Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan tersebut, polemik ini kembali mengingatkan bahwa ketika sebuah isu menyeret nama seorang kepala daerah, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut hubungan pribadi.
Kantor Kejaksaan Negeri Dompu Didemo, Aktifis Tuduh Ada Praktik Pemerasan
Seorang bupati bukan hanya individu biasa, tetapi pejabat publik yang memegang amanah kekuasaan sekaligus simbol kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap tindakan maupun komunikasi yang melibatkan dirinya sering kali dinilai dari perspektif etika jabatan.
Dalam berbagai aturan pemerintahan dikenal istilah “perbuatan tercela”, yakni tindakan yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap jabatan yang diembannya. Meski demikian, penilaian terhadap hal tersebut tentu tidak bisa hanya didasarkan pada opini atau potongan informasi yang beredar di ruang publik.
Di tengah silang pernyataan antara Nadira dan kuasa hukum suaminya, publik hingga kini juga masih menunggu satu hal yang paling penting: klarifikasi langsung dari Bupati Dompu Bambang Firdaus.
Sejauh ini, nama Bupati Dompu justru berada di tengah pusaran polemik tanpa penjelasan resmi kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sikap terbuka dari seorang pejabat publik sering kali menjadi kunci untuk meredakan spekulasi yang berkembang.
Diamnya seorang pejabat dalam sebuah polemik bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh publik. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kehati-hatian, namun tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai sikap menghindari persoalan.
Di tengah derasnya arus informasi dan perbincangan di media sosial, ruang kosong dari klarifikasi resmi sering kali diisi oleh asumsi, rumor, bahkan spekulasi yang semakin liar.
Karena itu, polemik yang menyeret nama Bupati Dompu Bambang Firdaus ini seharusnya menjadi momentum penting untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Bukan semata-mata untuk membela diri, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya.
Pada akhirnya, jabatan publik selalu membawa konsekuensi: semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi yang diharapkan masyarakat.
Publik tentu berharap polemik ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Sebab dalam kehidupan demokrasi, kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya sering kali ditentukan bukan hanya oleh kebijakan yang diambil, tetapi juga oleh keberanian untuk memberikan penjelasan ketika namanya berada di tengah sorotan. (Abdul Muis)
