Ada satu pertanyaan sederhana yang terus menggelitik setiap kali pesta demokrasi daerah usai digelar.
Oleh: Abdul Muis
Jika penghasilan resmi seorang bupati hanya sekitar enam juta rupiah per bulan, mengapa begitu banyak orang rela mengeluarkan biaya yang konon mencapai puluhan, bahkan menurut berbagai pengakuan pelaku politik, bisa menembus ratusan miliar rupiah demi memperebutkan jabatan itu?
Jawabannya tentu bukan karena gaji.
Tidak ada logika ekonomi yang mampu menjelaskan pengeluaran sebesar itu hanya untuk memperoleh penghasilan resmi yang relatif kecil. Bahkan jika seluruh gaji dan tunjangan selama satu masa jabatan dikumpulkan, nilainya tetap tidak akan mampu menutup biaya politik yang dikeluarkan.
Paradoks inilah yang menjadi salah satu ironi demokrasi kita.
Persoalan sesungguhnya bukanlah kecilnya gaji seorang kepala daerah. Persoalannya adalah mengapa ongkos untuk menjadi kepala daerah bisa sedemikian mahal. Demokrasi yang semestinya menjadi arena adu gagasan perlahan berubah menjadi kompetisi sumber daya.
Di banyak daerah, termasuk yang saya amati sendiri, sesungguhnya tidak pernah kekurangan orang-orang yang layak memimpin.
Ada akademisi yang mumpuni. Ada birokrat yang berpengalaman. Ada profesional yang memiliki rekam jejak baik. Ada pengusaha yang sukses membangun usahanya secara sehat. Ada pula tokoh masyarakat yang dipercaya karena integritasnya.
Namun, sebagian dari mereka memilih tidak maju.
Bukan karena tidak memiliki kemampuan atau takut bersaing dalam adu gagasan. Mereka mundur sebelum bertanding karena menyadari bahwa biaya politik sudah berada di luar jangkauan.
Ketika ongkos politik dipersepsikan terlalu mahal, banyak figur yang memiliki kapasitas justru memilih tetap menjadi penonton. Ruang kosong itu kemudian diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
Padahal, kemampuan menghimpun modal politik tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memimpin pemerintahan.
Kerugian terbesar dari demokrasi yang mahal bukan hanya membengkaknya biaya Pilkada. Kerugian yang lebih besar adalah hilangnya kesempatan bagi figur-figur terbaik untuk tampil memimpin daerahnya.
Persoalan ini semakin rumit karena praktik politik transaksional masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Harus diakui, tidak semua pemilih terjebak dalam praktik tersebut. Masih banyak masyarakat yang menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, integritas, dan program kerja calon. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa politik uang masih menjadi kenyataan dalam berbagai kontestasi.
Messi, Yamal, dan Takdir Terakhir
Ketika transaksi menjadi bagian dari strategi politik, biaya kampanye meningkat tajam. Di sisi lain, sebagian pemilih mulai menganggap momentum pemilu sebagai kesempatan memperoleh keuntungan sesaat.
Calon merasa harus menyediakan dana yang lebih besar.
Sebagian pemilih mulai menganggap pemberian sebagai sesuatu yang lumrah.
Lingkaran ini terus berputar tanpa pernah benar-benar terputus.
Akibatnya, demokrasi kehilangan substansinya. Yang dipertarungkan bukan lagi gagasan terbaik, melainkan kemampuan menyediakan biaya terbesar.
Di sinilah kekhawatiran publik mulai menemukan alasannya.
Tidak adil menyimpulkan bahwa setiap kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar pasti akan melakukan korupsi. Banyak kepala daerah yang tetap menjaga integritas dan mengabdikan diri dengan baik.
Namun, kita juga tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang akhirnya tersandung perkara korupsi.
Fakta tersebut melahirkan pertanyaan yang sangat wajar.
Apakah biaya politik yang terlalu tinggi ikut menciptakan tekanan untuk mengembalikan modal setelah seseorang menduduki jabatan publik?
Pertanyaan itu bukanlah tuduhan kepada siapa pun.
Ini adalah pertanyaan tentang desain sistem politik kita.
Sebab ketika jabatan mulai dipandang sebagai investasi, penyalahgunaan kewenangan akan selalu menjadi risiko yang harus diantisipasi.
Perdebatan mengenai sistem Pilkada pun tidak pernah benar-benar selesai.
Sebagian kalangan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD dengan alasan biaya politik dapat ditekan. Sebagian yang lain tetap mempertahankan pemilihan langsung karena dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
Perbedaan pandangan itu sah dalam negara demokrasi.
Namun, apa pun sistem yang dipilih, persoalan utamanya tetap sama: bagaimana melahirkan pemimpin terbaik tanpa membebani mereka dengan ongkos politik yang tidak masuk akal.
Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya dengan memperdebatkan mekanisme pemilihan.
Yang lebih penting adalah membangun sistem politik yang sehat.
Partai politik harus kembali menjadi tempat kaderisasi pemimpin, bukan sekadar kendaraan elektoral. Rekrutmen calon harus lebih mengutamakan integritas, kapasitas, dan rekam jejak daripada kekuatan modal.
Transparansi pendanaan politik harus diperkuat agar masyarakat mengetahui dari mana sumber dana kampanye berasal dan bagaimana dana tersebut digunakan.
Penegakan hukum terhadap politik uang harus dilakukan secara konsisten agar demokrasi tidak terus dibajak oleh transaksi.
Yang tidak kalah penting adalah pendidikan politik masyarakat. Pemilih perlu semakin didorong untuk menentukan pilihan berdasarkan kualitas calon, bukan karena imbalan sesaat yang nilainya akan habis dalam hitungan hari, sementara dampak pilihan itu akan dirasakan selama bertahun-tahun.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa bebas rakyat memberikan suara.
Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada orang-orang terbaik untuk ikut dipilih.
Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila biaya menjadi penghalang bagi lahirnya pemimpin yang jujur dan kompeten.
Sudah saatnya kita berhenti bertanya berapa gaji seorang bupati.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, mengapa biaya untuk menjadi bupati bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada penghasilan resminya?
Jika pertanyaan itu tidak pernah dijawab melalui pembenahan sistem politik yang menyeluruh, kita akan terus kehilangan banyak calon pemimpin terbaik sebelum mereka sempat memasuki gelanggang.
Demokrasi memang membutuhkan biaya.
Tetapi demokrasi yang terlalu mahal bukan hanya menguras uang. Ia juga berisiko menguras kualitas kepemimpinan.
Dan ketika kualitas kepemimpinan menurun, yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil Pilkada.
Yang dipertaruhkan adalah masa depan daerah itu sendiri.
