DOMPUBICARA-Sudah jadi rahasia umum, hampir di setiap Pilkada, pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang awalnya mesra saat kampanye, biasanya langsung “pecah kongsi” setelah setahun menjabat. Hubungan yang retak di atas, ternyata membawa dampak buruk yang nyata sampai ke bawah
Bahaya terbesar bukan sekadar Bupati dan Wakilnya yang tidak teguran di kantor. Masalahnya adalah polarisasi pendukung. Warga di tingkat desa, di pasar, hingga di media sosial terbelah menjadi dua kubu, Pendukung Bupati vs Pendukung Wakil. Perdamaian Dihukum, Jaksa Menggugat, RDP DPR Ramai, Keadilan Tetap Sepi
Alih-alih bicara pembangunan, energi masyarakat habis untuk saling serang dan saling lapor. Keretakan sosial ini sangat mahal harganya, jauh lebih mahal dari biaya Pilkada itu sendiri.
Birokrasi yang Bingung, di kantor-kantor dinas, para ASN pun ikut terjepit. Ada “dua matahari” yang memberikan instruksi berbeda. Akibatnya, pelayanan publik macet dan pembangunan jadi stagnan karena birokrasi sibuk berpolitik mencari aman.
Satu Nakhoda Lebih Baik, muncul wacana kuat kenapa tidak kita pilih Bupati saja tanpa Wakil?
Bayangkan miliaran rupiah gaji dan fasilitas Wakil Bupati bisa dialihkan untuk perbaikan jalan atau modal usaha rakyat. “DUTA TOLAK” TAK BERDAYA, ANCAMAN DI BANDARA HANYA JADI OMDO
Tidak ada lagi rebutan kewenangan. Pimpinan fokus kerja, rakyat tidak diadu domba. Jika butuh pendamping, biarlah diisi oleh pejabat karir (ASN) yang fokus mengurus administrasi, bukan sibuk berpolitik untuk persiapan periode berikutnya.
Sudah saatnya kita mengakhiri drama “Matahari Kembar” ini. Fokus kita adalah pembangunan, bukan memelihara perpecahan antar tetangga hanya karena beda dukungan faksi di pucuk pimpinan.
Bagaimana menurut Anda? Setujukah jika ke depan kita cukup pilih satu pemimpin saja agar daerah lebih tenang dan fokus bekerja? (*)
