SELAT ALAS – Duduk di dalam bus yang perlahan merayap menuju dermaga Kayangan sore ini, pikiran saya melayang jauh melampaui riak gelombang Selat Alas. Di ufuk timur, daratan Poto Tano mulai menampakkan siluet perbukitannya yang khas. Ada jeda waktu satu setengah sampai dua jam yang sebentar lagi harus saya tempuh di atas kapal—sebuah “ruang tunggu terapung” yang selama puluhan tahun menjadi satu-satunya penyambung nadi kehidupan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Di tengah deru mesin bus dan antisipasi penyeberangan, sebuah pertanyaan besar kembali mengusik: Ke mana perginya janji megaproyek Jembatan Selat Alas (JSA) yang dulu begitu gegap gempita didengungkan?
Janji yang Tergulung Ombak
Lebih dari satu dekade berlalu sejak rencana jembatan sepanjang 16,5 kilometer itu pertama kali ditiupkan ke telinga masyarakat NTB. Kita pernah dibuai mimpi tentang perjalanan 15 menit yang akan menghapus antrean panjang truk logistik dan menyatukan ekonomi dua pulau secara instan.
Namun, hari ini, di saat teknologi konstruksi dunia sudah mampu membangun jembatan antar-benua, kabar tentang Jembatan Selat Alas justru seolah menguap. Ia tertimbun di bawah tumpukan dokumen birokrasi, kalah pamor oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah lain, dan perlahan menghilang dari diskursus kebijakan publik.
Dilema Anggaran dan Tantangan Alam
Mengapa rencana ini seolah jalan di tempat? Jawabannya ada pada angka-angka yang “mencekik”. Estimasi biaya yang melampaui Rp 20 Triliun menuntut skema pembiayaan yang luar biasa besar. Tanpa dukungan penuh dari APBN atau investor kakap, anggaran daerah tentu tak akan sanggup memikul beban tersebut.
Secara teknis pun, Selat Alas bukan sekadar soal jarak. Di bawah permukaan air yang biru itu, terdapat palung sedalam lebih dari 100 meter dengan arus bawah laut yang kuat. Membangun struktur permanen di atas zona seismik aktif NTB memerlukan biaya mitigasi bencana yang sangat tinggi. Bagi pengambil kebijakan, pertanyaannya tetap sama: Apakah jembatan ini sebuah investasi atau justru akan menjadi beban fiskal yang tak berujung?
Jerit Antrean: Sapi, Idul Kurban, dan Urgensi Dermaga
Namun, di balik perdebatan angka triliunan itu, ada realitas yang jauh lebih menyesakkan di depan mata kita. Keluhan masyarakat bukan lagi soal mimpi jembatan, melainkan soal kelangsungan hidup di atas aspal dermaga yang panas.
Lihatlah fenomena tahunan setiap menjelang hari besar, libur akhir tahun, atau yang paling nyata saat ini: Musim Pengiriman Ternak. Di pelabuhan, kita melihat ratusan truk pengangkut sapi dari Bima, Dompu dan Sumbawa harus “mematung” berjam-jam dalam antrean panjang menuju Pulau Jawa untuk persiapan Idul Kurban.
Bagi para peternak kita, setiap jam keterlambatan di pelabuhan adalah risiko penyusutan berat badan ternak dan ancaman kerugian finansial yang nyata. Antrean ini adalah sinyal keras bahwa kapasitas dermaga yang ada saat ini sudah “sesak napas” menghadapi lonjakan volume kendaraan.
Menagih Kejujuran: Jika Jembatan Sulit, Tambahlah Dermaga!
Jika Jembatan Selat Alas memang masih jauh dari panggang api, jangan biarkan konektivitas kita ikut membeku. Masyarakat tidak butuh janji manis di setiap musim politik. Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi jangka pendek yang konkret: Penambahan jumlah dermaga.
Modernisasi layanan, digitalisasi tiket yang tanpa celah, hingga penambahan dermaga bergerak (movable bridge) adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Jangan biarkan Selat Alas terus menjadi bottleneck (titik mati) yang menghambat laju ekonomi masyarakat bawah, tepat di saat mereka seharusnya memanen hasil kerja keras setahun penuh.
Kapal feri sebentar lagi akan merapatkan pintu rampanya di Poto Tano. Secara geografis, Lombok dan Sumbawa sangatlah dekat, namun secara infrastruktur, kita masih dipisahkan oleh ketidakpastian kebijakan.
Membangun jembatan adalah membangun harapan. Namun, membiarkan rencana ini menggantung tanpa kejelasan adalah bentuk pembiaran terhadap ekonomi rakyat. Sambil melangkah turun dari bus, saya hanya bisa berharap: Suatu saat nanti, roda kendaraan kita benar-benar akan meluncur di atas aspal jembatan, menyatukan potensi “Dua Matahari” NTB dalam satu denyut nadi yang sama.
Sampai hari itu tiba, mari kita terus menagih hak konektivitas yang lebih manusiawi di Selat Alas. (*)
