DOMPU—Koalisi rakyat bersatu (Kobra) sabtu kemarin menggebrak kota Dompu, mereka mengerahkan ratusan massa berdemo digedung DPRD dan Polres Dompu, rata-rata menggunakan kendaraan roda dua didampingi mobil pic-up yang mengangkut soud system dan pengeras suara.
Tiga isu utama yang mereka usung yakni soal lapangan kerja, penyakit social dan harmonisasi dua lembaga eksekutif dan DPRD. Sedangkan aktifis yang tampil adalah pentolan Forum Pemuda Pembela Rakyat (FPPR) seperti Ikwahyuddin AK, MF Yuniarto (Joyo), M Nikson, Sanusi, Julkifli dan Juliansyah.
Ikwahyuddin dalam orasinya mengemukakan Dompu tengah dihadapkan pada krisis lapangan kerja, akibatnya banyak putra dan putri di daerah yang terpaksa harus menjadi TKI dan TKW diluar negeri dan berujung pada tindak kekerasan yang dialami, seperti kasus TKW Sumiyati yang disiksa di Arab Saudi hingga babak belur dan cacat.
Ironisnya adanya niat pemerintah daerah untuk menghadirkan investor ke Bumi Nggahi Rawi selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan terutama dari elemen-elemen aktifis yang tidak menginginkan daerah ini maju dengan cara melakukan aksi demo menolak investor dimaksud. Padahal syarat utama investor bisa hadir didaerah adalah adanya jaminan keamanan yang diberikan. ‘’Bagaimana investor bisa hadir, sedikit-sedikit didemo,’’ tandas Boy panggilan akrab Ikwahyuddin didepan ratusan massanya.
Dia menilai aksi penolakan yang dilakukan melalui demo bukan murni karena pertimbangan bagi kemajuan daerah, tetapi lebih untuk memenuhi kepentingan sesaat bagi oknum tertentu. ‘’Karena habis demo bikin deal dan minta uang,’’ tudingnya. Akibat prilaku semacam ini tambahnya maka kembali rakyat yang banyak menjadi korban dikebiri oleh oknum-oknum tertentu. Karena itu menurut dia prilaku semacam itu harus sebisanya dilawan dan diberangus hingga tidak tidak merugikan rakyat banyak. ‘’Bagi mereka yang berprilaku semacam itu, halal darahnya bagi kita,’’ teriaknya memberikan semangat pada ratusan massa yang setia mendengar orasinya.
Sebagai aktifis yang mendobrak reformasi tahun 1998 lalu, Boy mengaku sangat miris dengan kondisi aksi saat ini, merusak, membakar, blockade jalan adalah aksi yang tak bercermin pada aturan-aturan yang berlaku. ‘’Karena itu harus kita lawan bersama-sama,’’ tegasnya. Akibat kesempatan dan lapangan kerja yang tak tersedia lanjutnya penyakit social muncul seperti judi, WTS dan semacamnya.
Menyikapi masalah ini kata Boy aparat kepolisian hendaknya dapat melihat sebab-sebab munculnya tidak langsung melakukan penindakan berupa penangkapan kemudian dipenjara. ‘’Karena itu tidak akan dapat menyelesaikan persoalan,’’ terangnya. Sedangkan menyangkut harmonisasi antara eksekutif dan legislative menurut dia dua lembaga itu hendaknya dapat akur dan bersinergi dalam merancang untuk mengantarkan daerah ini kearah kemajuan, sebab kalau kedua lembaga itu tak akur maka sulit dibayangkan stabilitas pemerintah daerah bisa dijamin.
Perwakilan Kobra diterima oleh Wakil ketua DPRD Iwan Kurniawan SE, didampingi H Ahmad SH, M Hum, Kurnia Ramadhan SE, M. Jafar, Kaharuddin Ase, Ir Nursyamsu dan Abdullah S Kel. Dihadapan perwakilan massa itu, DPRD sepakat dengan apa yang tengah diperjuangkan oleh aktifis Kobra dan kalau itu bisa diwujudkan maka bisa dipastikan cita-cita pemerintah dan masyarakat untuk mengantar daerah ke level yang lebih baik bisa tercapai.
Hanya saja soal penyakit social, menurut dua anggota DPRD Dompu H Ahmad SH, M Hum dan Kurnia Ramdhan SE dalam pandangan apapun tidak dapat dibenarkan dan harus diberangus dimuka bumi nggahi rawi pahu. DPRD tidak ingin ada pembenaran karena persoalan lapangan kerja lalu bisa dijustifikasi judi dibiarkan berkembang didaerah. ‘’Aturan hukum dan agama sudah jelas bahwa judi melanggar dan tak boleh dibiarkan,’’ tandas Ahmad Mk dan Kurnia Ramadhan dalam kesempatan memberikan pandangan.
Karena itu yang terbaik adalah mencari terobosan untuk membuka kesempatan lapangan kerja serta menindak setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti judi. ‘’Judi dan maksiat lainya harus diberantas, tak boleh dibiarkan,’’ tandasnya lagi. Setelah disepakati maka pimpinan dialog Iwan Kurniawan menutup dialog tersebut dan para aktifis membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di Polres Dompu.
Komentar