PKS Dompu Tolak Kenaikan BBM

0

DOMPU—Penolakan kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di ibukota, didaerahpun demikian. DPD PKS Kabupaten Dompu menyatakan menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Alasanya akan berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sekretaris umum DPD PKS Dompu Buhri Ramadhan, SP menyatakan merealisasikan rencana kenaikan BBM bersubsidi sama saja merusak perekonomian secara umum, memukul daya beli masyarakat serta menambah jumlah kemiskinan yang ada.

Menurutnya ditengah kondisi perekonomian yang tidak mendukung seperti sekarang ini kenaikan BBM jenis premium sebesar Rp 2.000 dan solar Rp 1.000 akan berpengaruh terhadap seluruh segmen masyarakat. ‘’Ini pasti membebani hidup rakyat sehari-hari,’’ terangnya.

Ini bisa dilihat kata dia dampak inflasinya baik saat kebijakan ini diambil maupun pasca kebijakan diambil. Apalagi beberapa bulan kedepan akan memasuki bulan-bulan yang mengalami inflasi yang cukup tinggi seperti memasuki tahun ajaran baru sekolah, ramadhan dan idul fitri.

Buhri juga melihat rencana pemerintah menaikan harga BBM bermotif politik menjelang pemilu, apalagi akan diikuti dengan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sementara langsung masyarakat (BSLM).

Skenario ini pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2008 sebelum pemilu 2009 dengan menaikan harga BBM menjadi Rp 6.000, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan menjadi Rp 5.500, Rp 5.000, dan terakhir januari 2009 tiga bulan menjelang pemilu diturunkan menjadi Rp 4.500. ‘’Sehingga ada dua keuntungan politis yang dirampas pemerintah, pencitraan lewat BLT dan pencitraan lewat penurunan harga BBM sebanyak tiga kali,’’ jelasnya.

Karena itu PKS secara tegas menolak rencana kenaikan BBM tersebut karena akan bersifat politis dengan mengorbankan rakyat. PKS juga menilai kegalalan pemerintah melalui kementerian terkait dalam kebijakan tata kelola energi nasional sehingga masyarakat tidak dapat mengakses energi yang relatif murah dan terjangkau.

Kedepan pemerintah perlu lebih serius da konprehenif dalam mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga mengembangkan energi yang semakin sehat dalam jangka menengah.

Komentar