DOMPUBICARA.COM – Permintaan maaf yang disampaikan Hotman Paris Hutapea kepada insan pers setelah insiden dalam sebuah konferensi pers menandai berakhirnya satu babak polemik. Namun, di balik peristiwa itu tersimpan pelajaran yang jauh lebih penting daripada sekadar soal benar atau salahnya sebuah ucapan.
Abdul Muis-Dompubicara
Di era media digital, publik tidak hanya menilai isi sebuah pernyataan. Cara seseorang menyampaikan pendapat sering kali justru menentukan bagaimana pesan itu diterima. Argumentasi yang kuat dapat kehilangan daya pengaruh ketika dibungkus dengan emosi, sementara substansi yang semestinya menjadi pokok pembahasan bergeser menjadi perdebatan mengenai sikap dan etika.
Itulah yang tampak dalam peristiwa yang melibatkan Hotman Paris.
Awalnya, perhatian publik tertuju pada pandangan hukum yang ia sampaikan dalam sejumlah isu yang sedang menjadi sorotan nasional. Perdebatan berkembang mengenai dasar hukum, penafsiran pasal, hingga argumentasi yang disampaikan. Namun, setelah muncul insiden dalam konferensi pers ketika Hotman melontarkan ucapan yang dianggap merendahkan seorang wartawan, fokus pembicaraan berubah.
Yang ramai diperbincangkan bukan lagi substansi hukum, melainkan etika komunikasi seorang narasumber terhadap jurnalis.
Situasi tersebut menunjukkan satu kenyataan dalam komunikasi publik: persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada substansi. Ketika emosi mengambil alih ruang dialog, masyarakat cenderung lebih mengingat ekspresi, intonasi, atau pilihan kata dibanding argumentasi yang sebenarnya ingin disampaikan.
Heboh Gaya Hotman Paris Semprot Wartawan
Dalam konteks itulah, permintaan maaf yang kemudian disampaikan Hotman Paris patut dipandang sebagai langkah positif. Mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi merupakan bagian dari tanggung jawab seorang figur publik. Tidak semua orang bersedia melakukannya, terlebih ketika sorotan publik begitu besar.
Namun, permintaan maaf juga tidak menghapus pelajaran yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut.
Konferensi pers adalah ruang yang unik. Seorang narasumber bisa menghadapi pertanyaan yang sama dari beberapa wartawan sekaligus. Hal itu bukan berarti para wartawan tidak memahami persoalan, melainkan karena setiap media memiliki kebutuhan pemberitaan, sudut pandang, dan kepentingan editorial yang berbeda.
Dalam praktik jurnalistik, pertanyaan lanjutan bahkan sering muncul justru setelah narasumber memberikan jawaban pertama. Tujuannya bukan mengulang, melainkan menggali informasi agar publik memperoleh penjelasan yang lebih utuh.
Di sisi lain, narasumber juga memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu, mengakhiri sesi wawancara, atau menyampaikan bahwa jawaban telah diberikan sebelumnya. Semua itu merupakan bagian dari dinamika yang lazim dalam hubungan antara pers dan narasumber.
Karena itu, kedua belah pihak sama-sama dituntut menjaga profesionalisme. Wartawan dituntut menyampaikan pertanyaan secara akurat, berbasis fakta, dan tidak menghakimi. Sebaliknya, narasumber diharapkan merespons dengan sikap yang proporsional, sekalipun menghadapi pertanyaan yang berulang atau dianggap kurang tepat.
Advokat Tidak Hanya Dinilai dari Argumentasi
Bagi seorang advokat, kemampuan menyusun argumentasi hukum tentu menjadi modal utama. Namun, ketika berbicara di ruang publik, ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan mengelola komunikasi.
Ruang sidang dan ruang publik memiliki karakter yang berbeda.
Di pengadilan, hakim menilai alat bukti dan argumentasi hukum. Sementara di ruang publik, masyarakat juga menilai kesabaran, ketenangan, serta cara seseorang memperlakukan pihak lain. Kredibilitas seorang advokat akhirnya tidak hanya dibangun oleh penguasaan terhadap hukum, tetapi juga oleh kemampuan menjaga etika komunikasi.
Hal yang sama berlaku bagi pejabat publik, akademisi, aktivis, maupun tokoh masyarakat. Di era media sosial, satu kalimat dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk persepsi yang sulit diubah.
Izin Presiden Itu Pasal Berapa, Bang Hotman?
Insiden ini seharusnya tidak berhenti sebagai polemik antara seorang pengacara dan wartawan. Ada pelajaran yang lebih luas bagi semua pihak.
Bagi insan pers, peristiwa ini menjadi pengingat untuk terus menjaga kualitas pertanyaan, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, dan mengedepankan profesionalisme dalam setiap peliputan.
Bagi para narasumber, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketegasan tidak harus disampaikan dengan cara yang merendahkan. Sikap tenang sering kali justru membuat argumentasi lebih mudah diterima publik.
Sedangkan bagi masyarakat, peristiwa ini mengajarkan bahwa sebuah persoalan sebaiknya dinilai secara utuh. Kritik terhadap cara berbicara tidak selalu berarti menolak seluruh substansi yang disampaikan. Sebaliknya, kekeliruan dalam penyampaian juga tidak boleh membuat publik berhenti menguji isi argumentasi secara objektif.
Pada akhirnya, komunikasi publik bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana sesuatu disampaikan.
Sebab dalam kehidupan demokrasi, argumentasi yang benar dapat kehilangan kekuatannya ketika disampaikan dengan cara yang keliru. Sebaliknya, komunikasi yang santun akan memberi ruang bagi publik untuk menilai substansi secara lebih jernih.
Dan mungkin, itulah pelajaran paling berharga yang dapat dipetik dari peristiwa ini. (*)
