BBM Langka, Puluhan Sopir Angkutan Gelar Demo

146

DOMPU-Puluhan angkutan (Angkot) di Kota Dompu menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Senin (02/09) pagi tadi.

Aksi para sopir dan knek Angkot itu menyusul kelangkaan BBM khususnya jenis Premium yang belakangan ini kerap terjadi di wilayah Bumi Nggahi Rawi Pahu.

Situasi itu menurut sopir Angkot kerap merugikan pihaknya. Dan diperparah lagi dugaan pihak SPBU yang membatasi pembelian BBM untuk Angkutan Kota.

Mengawali aksinya, puluhan sopir Angkot ini sekitar pukul 08.30 Wita menggelar konvoi dari arah wilayah Kecamatan Woja dengan tujuan kantor Bupati dan DPRD. Dan aksi ini pun mendapat pengawalan ketat aparat Polsek Woja yang dipimpin langsung Kapolsek IPDA Rusdin.

Melewati ruas jalan lingkar utara, para sopir secara spontan masuk ke area SPBU Karijawa dan sejenak berorasi. “Kenapa di Dompu terjadi kelangakaan bensin. Di Bima justero normal saja,” teriak Zaenal Bondan, ketua Asosiasi Angkot Dompu, melalui Microfon.

Pendemo meminta agar pihak SPBU tidak melakukan pembatasan bagi para sopir angkutan umum yang mengisi BBM. “Jangan Drum dan Jerigen yang diutamakan. Angkot harus diprioristaskan pelayanannya,” tukas sejumlah sopir.

Sesaat kemudian, para sopir melanjutkan perjalan dan mampir beroarasi didepan gerbang timur pintu masuk kantor Bupati Dompu.
Disini masa Aksi meminta agar Pemkab Dompu ikut andil dan pro aktif menyikapi persoalan kelangkaan BBM di Dompu. “Kami sopir ini juga adalah warga Dompu pak bupati. Kami pun butuh dukungan dan perhatian pemerintah,” kata Zaenal.

Karena tidak mendapat respon pihak Pemkab. Kembali para sopir melanjutkan konvoinya ke gedung DPRD Dompu. Kedatangan para sopir lengkap dengan iring-iringan Bemo Kuning cukup mengejutkan sejumlah pegawai kantor dewan.

Tanpa basa basi para sopir langsung masuk dan memarkir kendaraan kebesaraannya “Bemo Kuning” didalam area parkir kantor wakil rakyat tersebut. Terlihat sebahagian besar para sopir memarkir kendaraan disepanjang ruas jalan didepan kantor dewan.

Sesaat berorasi di halaman gedung DPRD. Sejumlah sopir ini akhirnya diterima salah seorang angggota dewan untuk kemudian berdialog didalam ruangan anggota komisi II.

Koordinator aksi, Zaenal Bondan dalam forum diskusi itu menyampaikan seabrek persoalan yang kerap dialami para sopir Angkutan Umum terutama Angkutan Kota (Angkot). Ia membeberkan persoalan seperti kelangkaan BBM dan sikap diskriminasi SPBU terhadap Angkot. Tarif yang masih rendah, praktek angkutan liar (Odong-Odong dan Ojek, Red) serta penataan trayek yang tidak optimal.

Persoalan tersebut kata Zaenal seiring waktu masih terus terjadi. Dan pemerintah terkesan menutup mata tanpa memikirkan bagaimana solusinya. “Tarif angkutan masih tarif lama. Angkutan liar makin merajalela. Kami terpaksa beli Pertalite dan Pertamax akibat bensin langka. Kami rugi jika terus dihadapkan dengan situasi semacam ini,” tukas Zaenal.

Sementara itu Andy Jalaluddin SH, Sekretaris Organda, Kabupaten Dompu dalam forum mengatakan bahwa persoalan itu merupakan masalah klasik yang semakin hari kian menjadi. Hal itu menurut dia diakibatkan karena lemahnya pengawasan dan kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang dan Peraturan tentang layanan jasa angkutan. “Kami para pengusaha dan sopir angkutan ini adalah korban. Kami adalah pihak yang dirugikan sebenarnya,” tandasnya.

Dijelaskan, dalam amanat Undang-Undang itu ditegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan jasa transportasi. Kehadiran para pengusaha angkutan dan sopir itu sifatnya hanya membantu meringankan beban pemerintah. “Ya karena pemerintah tidak mampu menyediakan jasa transportasi umum. Makanya kami hadir. Kaitan dengan tarif ya pemerintah juga bisa memberikan subsidi jika tarif itu memberatkan masyarakat (Penumpang, Red),” tuturnya.

Para sopir meminta agar DPRD dan pemerintah bisa memberlakukan kenaikan tarif baru untuk Angkot yakni pelajar Rp 2000 menjadi 2500 rupiah dan penumpang umum dari tarif Rp 4000 naik Rp 5000 rupiah. Persoalan banyaknya terminal bayangan pemerintah terutama Dishub agar bisa menanganinya.

Menanggapi itu, Drs Muhtar selaku pimpinan dialog menyampaikan apa yang menjadi aspirasi para sopir itu akan diterima untuk kemudian dirapatkan secara resmi dengan pemerintah daerah dan pihak teknis terkait lainnya. “Insya Allah pekan depan akan kita bahas lebih lanjut. Nanti kita hadirkan pengusaha SPBU, Dishub, Organda dan pihak Pemda agar dibahas secara teknis lagi,” kata politisi PDIP itu mengakhiri dialog.

Usai dialog tersebut sejumlah sopir Angkot tampak secara tertib membubarkan diri dan kembali melayani penumpang. (DB02)

Komentar