Vonis bebas terhadap tiga anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perkara yang dikenal sebagai kasus “dana siluman” tidak hanya mengakhiri sebuah proses peradilan, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap praktik penahanan dalam sistem peradilan pidana.
Oleh: Abdul Muis-Dompubicara
Pertanyaan yang layak diajukan bukan semata-mata mengapa mereka dibebaskan, melainkan apakah penahanan yang mereka jalani sejak awal memang merupakan pilihan yang paling proporsional.
Dalam hukum acara pidana, penahanan bukanlah hukuman. Penahanan merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan negara demi menjamin kelancaran proses peradilan. Karena itu, penahanan seharusnya tidak dipahami sebagai konsekuensi otomatis setiap kali seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.
Undang-undang memberikan kewenangan untuk menahan, tetapi pada saat yang sama menghendaki agar kewenangan tersebut digunakan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan alasan yang konkret.
Terdakwa Dana Siluman DPRD NTB Dituntut 1,5 Tahun, Antara Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan
Dalam perkara tiga anggota DPRD NTB, penasihat hukum sejak awal dikabarkan berulang kali memohon agar para terdakwa tidak ditahan. Alasannya, mereka bersikap kooperatif, selalu memenuhi panggilan aparat penegak hukum, memiliki identitas yang jelas, serta masih menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi NTB.
Permohonan tersebut tidak dikabulkan pada tahap awal proses hukum.
Namun, ketika perkara mulai diperiksa di Pengadilan Negeri, majelis hakim kemudian mengabulkan penangguhan penahanan. Sejak saat itu para terdakwa menjalani proses persidangan di luar rumah tahanan dan tetap mengikuti seluruh tahapan persidangan hingga putusan dibacakan.
Fakta ini menarik untuk dicermati.
Penangguhan penahanan yang diberikan majelis hakim menunjukkan bahwa proses persidangan tetap dapat berlangsung tertib tanpa para terdakwa berada di dalam tahanan. Tidak terdapat informasi bahwa mereka melarikan diri, menghambat jalannya persidangan, ataupun mengabaikan kewajibannya untuk hadir di muka sidang.
Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.
Tentu, putusan bebas tidak serta-merta membuktikan bahwa penahanan sebelumnya keliru. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda. Penahanan dinilai berdasarkan kebutuhan proses peradilan pada saat keputusan itu diambil, sedangkan putusan bebas didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan.
Namun, rangkaian fakta tersebut tetap memunculkan satu pertanyaan yang patut menjadi bahan evaluasi bersama: apabila terdakwa tetap kooperatif setelah penahanan ditangguhkan dan proses persidangan berjalan sebagaimana mestinya hingga berakhir dengan putusan bebas, apakah sejak awal penahanan memang merupakan pilihan yang paling proporsional?
Pertanyaan ini penting karena penahanan merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang paling nyata dalam proses peradilan pidana. Setiap hari yang dijalani seseorang di dalam tahanan adalah bagian dari kebebasan yang tidak dapat dikembalikan.
Negara memang memiliki kewenangan untuk menahan seseorang sesuai ketentuan hukum. Akan tetapi, setiap penggunaan kewenangan tersebut harus selalu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan semata-mata karena praktik yang telah lama berlangsung.
Dalam negara hukum, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya seberapa banyak orang yang ditahan atau dipidana. Ukuran yang lebih penting adalah apakah setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara proporsional, menghormati hak asasi manusia, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak warga negara.
Kasus tiga anggota DPRD NTB hendaknya menjadi momentum untuk kembali mendiskusikan budaya penahanan dalam sistem peradilan pidana. Penahanan memang merupakan instrumen yang sah menurut hukum, tetapi penggunaannya harus selalu didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar dapat dibuktikan.
Pada akhirnya, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya tentang kemampuan negara menghukum orang yang terbukti bersalah. Lebih dari itu, penegakan hukum juga diukur dari kehati-hatian negara ketika menggunakan kewenangan untuk membatasi kebebasan seseorang sebelum kesalahannya dipastikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)
