DOMPU – Gelombang keprihatinan tokoh senior birokrasi Dompu terhadap postur APBD 2026 kian membesar. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, Drs. H. Zainal Arifin HIR, M.Si, angkat bicara dan menilai telah terjadi kelalaian serius dalam pengelolaan postur anggaran daerah selama lima tahun terakhir.
Zainal Arifin menyoroti pembengkakan belanja pegawai hingga 61,08% sebagai bentuk pengabaian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan waktu transisi selama 5 tahun (hingga 2027) untuk menormalisasi belanja pegawai ke angka 30%.
“Ini waktu yang cukup lama sesungguhnya untuk melakukan langkah rasionalisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya; belanja pegawai malah membengkak. Dugaan saya, Pemda lalai dan tidak menerapkan strategi Zero Growth atau Minus Growth dalam rekrutmen ASN (PNS dan PPPK), ditambah lagi beban TPP yang terus naik,” tegas Zainal Arifin.
Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Zainal Arifin memberikan pernyataan yang sangat berani. Beliau mengingatkan filosofi awal pemberian tunjangan daerah yang seharusnya bersumber dari PAD, bukan mengandalkan DAU.
“Dulu saat kami mulai menerapkan TKD (sekarang TPP), itu harus dibiayai dari PAD. Sekarang, melihat kondisi ketimpangan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, TPP harus dipangkas, bahkan dipangkas habis demi menyelamatkan APBD,” ujarnya tanpa ragu.
Sebagai pakar anggaran, Zainal Arifin juga mempertanyakan keakuratan data makro yang dikirimkan ke pusat sebagai dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Ia menekankan pentingnya meninjau kembali variabel Celah Fiskal (CF) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal.
“Data tingkat kemiskinan, pengangguran, IPM, hingga indeks kemahalan konstruksi harus ditinjau kembali. Apakah sudah benar sesuai realita? Karena data inilah yang menentukan besaran DAU yang kita terima dari pusat,” tambahnya.
Untuk mengatasi “penyakit” anggaran ini, Zainal Arifin menyarankan lima langkah darurat kepada eksekutif dan legislatif. Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD dengan: Mencari sumber penerimaan baru dan menyesuaikan tarif.
Reformasi Birokrasi Radikal dengan melakukan penataan atau penggabungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang gemuk, memanfaatkan momentum kekosongan jabatan eselon II.
Pemangkasan TPP dengan mengurangi beban belanja operasional secara signifikan. Memastikan data PDRB per kapita dan indikator ekonomi lainnya akurat agar formulasi DAU tepat sasaran.
Strategi Bertahan dengan fokus pada penanganan ketimpangan APBD sebelum memikirkan program ekspansif lainnya.
Zainal Arifin berharap Pemda Dompu berhenti bersikap pasif terhadap kondisi ini. “Eksekutif dan legislatif harus fokus dulu menghadapi ketimpangan ini. Terapkan strategi bertahan sambil menunggu kondisi yang lebih baik,” pungkasnya. (Redaksi)
