DOMPU – Pasca viralnya pemberitaan mengenai postur APBD Dompu 2026 yang menempatkan belanja pegawai di angka 61% dan belanja modal hanya 1,5%, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si, memberikan tanggapan menohok.
Mantan pucuk pimpinan birokrasi yang dikenal sukses membawa Dompu keluar dari zona “Disclaimer” ini menyebut, kondisi anggaran saat ini menunjukkan kemunduran tata kelola keuangan daerah yang sangat serius.
Agus Bukhari menyoroti tajamnya alokasi Belanja Perjalanan Dinas yang mencapai Rp19,05 Miliar, angka yang ironisnya lebih besar dari total Belanja Modal (Pembangunan Fisik) yang hanya Rp18,32 Miliar.
“Perjalanan luar daerah itu terlalu besar. Padahal sekarang kita sudah menggunakan sistem E-Planning dan E-Proposal. Kecuali ada Rakor atau Rakernis yang wajib, sisanya yang hanya bersifat konsultasi dan koordinasi yang tidak perlu itu harusnya dipangkas,” tegas Agus Bukhari kepada redaksi, Sabtu (18/4).
Membaca Dokumen APBD Dompu 2026, Rakyat Kebagian 1,5 Persen, Sisanya Untuk Birokrasi
Menurutnya, di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, tidak ada alasan bagi pejabat untuk menghabiskan anggaran di jalan, sementara pembangunan untuk rakyat terhenti.
Mengulas balik perjalanan karirnya sejak 2012 di bawah kepemimpinan HBY, Agus menceritakan betapa beratnya membenahi manajemen aset dan keuangan Dompu yang saat itu berstatus Disclaimer (BPK tidak memberikan pendapat).
“Tahun 2014 kita mulai mendapatkan reward dari Menteri Keuangan karena tata kelola keuangan yang baik dan benar. Sejalan dengan itu, kita keluarkan regulasi pembatasan, termasuk belanja aparatur maksimal di angka 40%,” kenangnya.
Ia membandingkan disiplin anggaran masa lalu dengan kondisi 2026 yang justru membengkak hingga 61%. “Jika dulu saja kita bisa di angka 40%, mengapa sekarang justru meledak sampai 61%? Ini artinya ada masalah dalam manajemen kepegawaian,” tambahnya.
Memutus Rantai Beban: Dompu Menolak “Layu Sebelum Berkembang”
Agus Bukhari juga menuding “obesitas” belanja pegawai saat ini berakar dari manajemen kepegawaian yang tidak terkontrol. Ia menyebut pintu SKPD dan sekolah seolah terbuka lebar untuk dimasuki tenaga honorer tanpa adanya analisa kebutuhan yang matang dari BKD.
“Terjadi over-kapasitas. Akibatnya, uang daerah habis hanya untuk membiayai tenaga yang sebenarnya tidak kita butuhkan secara analisis beban kerja. Dampaknya fatal, belanja pembangunan untuk rakyat akhirnya hanya disisakan remahan,” pungkasnya.
Sebagai mantan Ketua TAPD, Agus Bukhari mengingatkan junior-juniornya di Gedung Putih dan para wakil rakyat di DPRD untuk lebih berani melakukan rasionalisasi. Baginya, APBD harus kembali ke khitahnya sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat pemuas operasional birokrasi.
Pernyataan mantan Sekda ini kini menjadi bola panas bagi Pemerintah Kabupaten Dompu. Publik menunggu apakah kritik senior birokrasi ini akan didengar, atau Pemda akan tetap bertahan dengan anggaran “Haus Perjalanan Dinas” di tahun 2026 mendatang. (Redaksi)
