Korupsi selalu dipotret sederhana, ada pelaku, ada uang negara hilang, lalu ada penjara. Publik pun tepuk tangan, seolah semua selesai. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
Di balik banyak perkara korupsi, ada ruang gelap yang jarang dibicarakan. Ruang yang tidak masuk berita. Ruang yang tidak tampak di layar televisi. Ruang tempat berbagai kepentingan bermain diam-diam.
Menanti Putusan Hakim PT Tipikor Mataram : Uji Nyali Marwah BPK vs Syahwat Auditor Tandingan
Dan justru di situlah wajah paling mengerikan dari korupsi sering bersembunyi. Orang-orang yang duduk di kursi terdakwa mungkin memang bersalah. Mereka menjalani hukuman, dicaci publik, kehilangan jabatan, kehilangan nama baik, bahkan kehilangan masa depan keluarganya.
Tetapi pertanyaannya, apakah semua perkara benar-benar lahir dari proses hukum yang bersih?. Ataukah ada kasus yang sejak awal dipaksa naik walau unsur hukumnya diperdebatkan?
Ada perkara yang dibentuk karena tekanan politik?, Ada audit yang dipelintir?, Ada opini yang digiring?, Ada aktor-aktor yang bermain di belakang layar sambil mengatasnamakan rakyat dan pemberantasan korupsi?
Inilah ironi besar negeri ini.
Korupsi tidak selalu berbentuk uang dalam koper.
Kadang ia menjelma menjadi penyalahgunaan kewenangan.
Kadang ia berubah menjadi perdagangan pengaruh.
Kadang ia hadir dalam bentuk paling berbahaya, hukum yang diperalat.
Yang lebih menyakitkan, fenomena ini sering memunculkan “pahlawan-pahlawan palsu”. Mereka berteriak paling keras soal antikorupsi, tetapi diam-diam menjadikan kasus sebagai ladang transaksi.
Mereka tampil seolah pembela rakyat, padahal sesungguhnya sedang berburu keuntungan pribadi. Makelar kasus, pembisik kekuasaan, pemburu proyek perkara, hingga pemain opini publik menjadi bagian dari lingkaran gelap yang merusak marwah penegakan hukum.
Akibatnya, masyarakat kehilangan pegangan. Publik bingung membedakan, mana koruptor sejati, mana kesalahan administrasi, mana kriminalisasi,
dan mana sandiwara politik berkedok hukum.
Ketika hukum kehilangan kejernihan moralnya, kepercayaan rakyat ikut runtuh. Dan saat rakyat mulai tidak percaya pada penegakan hukum, itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar kerugian negara. Karena yang hancur bukan hanya anggaran, tetapi fondasi keadilan itu sendiri.
Kita tentu tidak boleh lunak terhadap korupsi. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan pemberantasan korupsi dipenuhi manipulasi, kepentingan, dan permainan tersembunyi.
Sebab hukum yang dipaksakan sama berbahayanya dengan korupsi yang dibiarkan. Negeri ini tidak hanya membutuhkan keberanian menghukum koruptor. Negeri ini juga membutuhkan keberanian membersihkan ruang gelap di balik penegakan hukum itu sendiri.
Maka hari ini, melawan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap orang. Kita harus melawan korupsi dari semua sisi. Melawan pejabat yang mencuri uang rakyat.
Melawan aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Melawan auditor yang mengaburkan kebenaran. Melawan penegakan hukum yang diperalat kepentingan. Melawan makelar kasus yang menjadikan penderitaan orang sebagai ladang bisnis.
Melawan politik transaksional yang menyusup ke ruang keadilan.
Dan melawan ketakutan untuk bersuara ketika hukum mulai kehilangan nuraninya.
Karena korupsi bukan hanya soal uang. Korupsi adalah ketika kekuasaan dipakai untuk menghancurkan keadilan. Korupsi adalah ketika hukum tidak lagi berdiri di atas kebenaran, tetapi di atas kepentingan. Korupsi adalah ketika rakyat dipertontonkan sandiwara penegakan hukum, sementara permainan sesungguhnya terjadi di belakang layar.
Negeri ini tidak akan bersih bila yang disentuh hanya pelaku di permukaan, sementara aktor-aktor tersembunyi tetap aman dalam gelap.
Sudah waktunya rakyat membuka mata. Bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar soal memenjarakan orang, tetapi juga memastikan hukum tidak berubah menjadi alat balas dendam, alat pencitraan, atau alat transaksi kekuasaan.
Sebab keadilan yang dipermainkan adalah bentuk korupsi yang paling mematikan. Mari bangkit bersama. Lawan korupsi dari semua sisi. Dari meja kekuasaan. Dari ruang proyek. Dari balik seragam. Dari balik jabatan.
Bahkan dari balik slogan pemberantasan korupsi itu sendiri.
Karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan hukum yang keras. Bangsa ini membutuhkan hukum yang jujur. (Penulis adalah aktifis perempuan dan Advokat)
