Oleh Abdul Muis
Seberapa matang sebuah kebijakan sebelum diajukan untuk ditandatangani bupati? Pertanyaan ini mengemuka setelah terbitnya Instruksi Bupati Dompu tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui BAZNAS, tertanggal 30 September 2026.
Di dalamnya terdapat imbauan, perintah mengeluarkan infak minimum, dan rencana pemotongan rekening ASN oleh bank. Ketiganya membawa konsekuensi berbeda. Seberapa jauh perbedaan itu telah diperiksa sebelum naskah memperoleh tanda tangan?
Tulisan sebelumnya, “Rp30 Ribu dan Batas Sebuah Instruksi”, telah membahas substansi kebijakan tersebut. Persoalan berikutnya adalah mutu proses yang melahirkannya: bagaimana birokrasi menyiapkan bahan keputusan bagi kepala daerah.
Dua halaman instruksi yang ditelaah belum cukup untuk menyimpulkan bahwa koordinasi atau pemeriksaan tidak pernah dilakukan. Namun, sejumlah rumusannya memberikan alasan untuk mempertanyakan apakah hasil penelaahan sudah cukup matang.
Pertanyaan itu penting karena sebuah tanda tangan membawa konsekuensi kelembagaan. Setelah disahkan, naskah menjadi pegangan bagi pelaksana dan rujukan bagi pihak yang terkena kebijakan. Kekaburan yang tersisa dapat berkembang menjadi perbedaan tindakan di lapangan.
Ketelitian Sebelum Pengesahan
Pada Diktum KESATU, instruksi menggunakan pendekatan imbauan dan fasilitasi. Diktum KEDUA memerintahkan infak dan sedekah minimal Rp30 ribu bagi yang belum mencapai nisab. Diktum KEEMPAT mengatur pemotongan langsung oleh bank.
Dalam proses penyusunan, perbedaan tersebut semestinya memicu pertanyaan: apakah partisipasi bersifat sukarela, atau pembayaran diwajibkan? Bagaimana maksud kebijakan diterjemahkan secara konsisten dalam setiap diktum?
Jawaban atas pertanyaan mendasar itu seharusnya telah tersedia sebelum surat diedarkan. Pelaksana membutuhkan arah yang pasti. Pegawai juga berhak memahami konsekuensi kebijakan terhadap dirinya.
Di sinilah ketelitian birokrasi diuji. Pekerjaan penyusunan belum selesai hanya karena format surat telah benar, dasar hukum dicantumkan, dan naskah siap ditandatangani.
Setiap rumusan perlu diperiksa hubungannya dengan tujuan, kewenangan, dan cara pelaksanaan. Jika satu bagian mengundang partisipasi sementara bagian lain menetapkan pengambilan dana, penyusun harus memastikan bagaimana keduanya dapat berjalan selaras.
Pemeriksaan semacam ini membantu kepala daerah memperoleh naskah yang benar-benar siap diputuskan.
Apa yang Sampai ke Meja Pimpinan?
Seorang bupati menangani banyak urusan pemerintahan. Dukungan aparatur diperlukan untuk menghimpun informasi, menguji pilihan, dan menjelaskan konsekuensi setiap keputusan.
Karena itu, menarik untuk mengetahui bahan apa yang menyertai pengajuan instruksi ini. Apakah tersedia telaah mengenai mekanisme pelaksanaan? Apakah kemungkinan keberatan pegawai telah dipertimbangkan? Apakah pihak yang akan menjalankan transaksi telah menyatakan kesiapannya?
Jawabannya perlu diperoleh dari pihak terkait. Kita tidak dapat menebak proses internal hanya dari surat yang beredar.
Namun, secara manajerial, pimpinan semestinya menerima gambaran yang cukup tentang pilihan kebijakan dan akibatnya. Untuk meningkatkan penghimpunan dana sosial, misalnya, dapat disiapkan pendekatan melalui sosialisasi, keteladanan pimpinan, pendaftaran sukarela, kemudahan pembayaran, serta keterbukaan laporan penggunaan dana.
Setiap pendekatan memiliki kebutuhan dan konsekuensi. Telaah staf perlu menjelaskan mana yang paling siap dijalankan, apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan bagaimana keberhasilannya diukur.
Dengan demikian, kepala daerah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat diperiksa. Ia mengetahui kemampuan organisasi yang akan melaksanakan kebijakan dan persoalan yang mungkin dihadapi.
Rp30 Ribu dan Batas Sebuah Instruksi Bupati Dompu Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah
Koordinasi Harus Menghasilkan Kepastian
Kata koordinasi sering hadir dalam dokumen pemerintahan. Mutunya terlihat dari kepastian kerja yang dihasilkan.
Dalam instruksi ini, bank disebut akan melakukan pemotongan, tetapi tidak dicantumkan secara khusus dalam daftar penerima instruksi. BAZNAS diminta menyusun mekanisme teknis, sementara nominal dan frekuensi pemotongan sudah ditentukan.
Keadaan tersebut perlu dijelaskan melalui hubungan kerja yang nyata. Apakah terdapat dokumen terpisah yang mengatur pelaksanaan? Apakah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sudah disepakati?
Koordinasi yang tuntas semestinya menjawab siapa menyiapkan data, siapa memverifikasi, siapa memberikan otorisasi, dan siapa menangani kesalahan. Hasilnya perlu dituangkan dalam dokumen yang dapat menjadi pegangan bersama.
Tanpa kepastian itu, setiap lembaga berpotensi menganggap bagian yang belum jelas sebagai tanggung jawab pihak lain. Persoalan baru terlihat ketika pegawai meminta penjelasan dan tidak memperoleh jawaban yang utuh.
Bupati perlu mendapat kepastian bahwa perangkat pelaksana telah memahami tugasnya sebelum kebijakan dijalankan.
Keberanian Memberi Masukan
Kualitas keputusan juga dipengaruhi budaya kerja di sekitar pimpinan.
Aparatur perlu mempunyai ruang untuk menyampaikan bahwa suatu rumusan belum jelas, dasar tindakannya perlu diperiksa, atau prosedurnya belum siap. Masukan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab profesional.
Loyalitas kepada pimpinan diwujudkan dengan menyiapkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika diperlukan tambahan waktu untuk memperbaiki naskah.
Jika ada persoalan yang diketahui sejak tahap penyusunan, persoalan itu seharusnya dibawa ke meja pembahasan. Membiarkannya sampai surat terbit hanya akan memperbesar beban koreksi.
Kepala daerah pun berkepentingan membangun suasana kerja yang memungkinkan perbedaan pendapat disampaikan secara terbuka. Dari pembahasan yang sungguh-sungguh, rumusan kebijakan dapat diperkuat sebelum menghadapi pertanyaan publik.
Membaca dengan Mata Pelaksana
Salah satu cara sederhana menguji kesiapan instruksi adalah meminta pihak pelaksana menjelaskan tindakan yang akan mereka lakukan setelah membacanya.
Kepala OPD, petugas administrasi, BAZNAS, bank, dan perwakilan pegawai dapat diminta membaca naskah yang sama. Apakah mereka memahami sasaran, prosedur, dan waktu pelaksanaan secara seragam?
Jika jawaban berbeda pada hal mendasar, naskah masih membutuhkan penyempurnaan.
Pemeriksaan ini membantu menemukan celah yang mungkin luput di meja penyusun. Sebuah kalimat dapat terasa jelas bagi pembuatnya, tetapi membingungkan orang yang harus menjalankannya.
Uji keterlaksanaan juga memperlihatkan pekerjaan yang belum selesai. Data mungkin belum siap, prosedur belum tersedia, atau saluran pengaduan belum ditentukan. Semua itu sebaiknya diketahui sebelum kebijakan menyentuh rekening pegawai.
Kecepatan menerbitkan keputusan perlu diikuti kesiapan organisasi untuk melaksanakannya.
Menjadikan Kritik sebagai Bahan Perbaikan
Setelah instruksi diterbitkan, respons masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Sebagian pertanyaan mungkin muncul karena informasi belum lengkap. Sebagian lainnya dapat menunjukkan kelemahan rumusan. Pemerintah perlu memeriksa keduanya dengan terbuka.
Kekurangan informasi dijawab melalui penjelasan yang memadai. Rumusan yang belum tepat diperbaiki melalui langkah resmi agar maksud pemerintah dan dokumen pelaksanaan tetap sejalan.
Koreksi pada tahap awal dapat mencegah persoalan yang lebih besar. Pada saat yang sama, prosesnya menjadi pelajaran bagi penyusunan kebijakan berikutnya.
Instruksi Bupati Dompu ini layak dijadikan bahan evaluasi atas kerja birokrasi sebelum sebuah keputusan disahkan. Yang perlu ditelusuri ialah bagaimana naskah disusun, apa yang telah diperiksa, dan bagian mana yang masih membutuhkan pembenahan.
Bupati tetap bertanggung jawab atas instruksi yang ditandatanganinya. Perangkat birokrasi juga memikul tanggung jawab profesional atas mutu bahan yang diajukan.
Tanda tangan bupati memberi pengesahan. Kematangan kebijakan harus dibangun sebelum pena menyentuh kertas.
