Kekuasaan sering kali terlihat kokoh ketika berada di puncak. Namun, ujian sesungguhnya justru datang ketika hukum mulai mengetuk pintunya.
Gibran Rakabuming Raka kini berada dalam situasi yang tidak sederhana. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya, disusul pernyataan niat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, telah membawa polemik dokumen pendidikan ke wilayah yang jauh lebih besar: legitimasi kekuasaan dan kewibawaan konstitusi.
Ini bukan lagi sekadar soal ijazah. Ini tentang apakah hukum memiliki keberanian untuk berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, dari kekuasaan yang sedang berjalan.
Ada saat ketika sebuah persoalan administrasi tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Terlebih jika dokumen yang dipersoalkan ternyata berkaitan dengan persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi dalam negara.
Itulah yang sedang terjadi pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada 10 November 2026, publik menerima dua perkembangan penting. Pertama, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Kedua, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dua peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Keduanya memperlihatkan bagaimana persoalan hukum dapat berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan.
Namun, sebelum menarik kesimpulan, ada baiknya kita membedah persoalan ini secara jernih.
Ketika dokumen menjadi persoalan konstitusional
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menilai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak didukung bukti kelulusan pendidikan yang memadai.
Dalam pertimbangannya, MA menyebut dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan keberhasilan seseorang menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dengan kata lain, dokumen yang menerangkan kehadiran dalam proses pendidikan tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai bukti kelulusan.
MA kemudian menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya.
Ini merupakan persoalan serius, sebab syarat pendidikan minimal merupakan bagian dari persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Pertanyaan hukumnya kemudian menjadi lebih luas: jika dokumen penyetaraan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan tidak sah, bagaimana konsekuensinya terhadap status pencalonan yang telah menghasilkan kemenangan dalam pemilu?
Di sinilah persoalan tidak boleh disederhanakan.
Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi. Putusan itu tidak dengan sendirinya membatalkan hasil pemilihan presiden, apalagi langsung memberhentikan seorang wakil presiden. Ada mekanisme konstitusional tersendiri yang harus dihormati.
Tetapi, tidak otomatis diberhentikan bukan berarti persoalan hukumnya selesai.
Kemenangan pemilu bukan kekebalan hukum
Dalam demokrasi, kemenangan pemilu merupakan sumber legitimasi politik. Rakyat memberikan mandat melalui mekanisme pemilihan yang diatur konstitusi.
Namun, legitimasi elektoral tidak boleh ditempatkan sebagai kekebalan terhadap pengujian hukum.
Seseorang dapat memperoleh mandat melalui pemilu, tetapi proses pencalonannya tetap harus memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan.
Di sinilah kita perlu membedakan tiga hal.
Pertama, legitimasi elektoral, yakni mandat yang diperoleh melalui suara rakyat.
Kedua, legalitas administratif, yakni terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Ketiga, pertanggungjawaban konstitusional, yakni kewajiban pejabat negara untuk tunduk pada hukum dan mekanisme pengawasan ketatanegaraan.
Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan.
Jika persoalan administrasi yang mendasari persyaratan pencalonan terbukti bermasalah, negara tidak boleh hanya berlindung di balik hasil pemilu. Sebaliknya, setiap upaya untuk mempertanyakan kedudukan pejabat negara juga harus mengikuti prosedur hukum yang benar.
Prinsipnya sederhana: suara rakyat harus dihormati, tetapi hukum tidak boleh kehilangan kewenangannya.
Prabowo dan dilema politik kekuasaan
Pertemuan Prabowo dan Gibran selama kurang lebih 2,5 jam menjadi bagian lain yang menarik untuk dicermati.
Menurut keterangan Mensesneg, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri. Namun, Prabowo menyarankan agar persoalan dokumen pendidikan tersebut tetap diperjuangkan melalui jalur hukum.
Sikap ini membuka ruang pertanyaan politik.
Apakah Prabowo sedang memberikan kesempatan kepada wakil presidennya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan? Ataukah pemerintah sedang berupaya menjaga stabilitas politik agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis pemerintahan?
Kita tidak perlu berspekulasi mengenai motif pribadi keduanya. Yang dapat diuji adalah konsekuensi politik dari peristiwa tersebut.
Prabowo dan Gibran memperoleh mandat dalam satu pasangan kepemimpinan. Karena itu, persoalan yang menimpa salah satu unsur pasangan tersebut tidak mungkin sepenuhnya dipisahkan dari tanggung jawab politik pemerintahan.
Namun, tanggung jawab politik tidak boleh mengintervensi independensi lembaga peradilan.
Presiden harus memastikan pemerintahan tetap berjalan, sementara proses hukum harus dibiarkan bekerja tanpa tekanan kekuasaan.
Di sinilah kepemimpinan diuji: bukan hanya ketika pemerintahan berada dalam keadaan stabil, tetapi ketika persoalan hukum menyentuh orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
DPR: Pengawasan atau pertarungan politik?
Perkembangan berikutnya adalah munculnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Secara konstitusional, DPR memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 juga mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terdapat alasan konstitusional yang terpenuhi.
Namun, kewenangan tersebut bukan alat politik yang dapat digunakan hanya karena muncul tekanan publik.
Ada tahapan yang harus dilalui. DPR harus membangun pendapat berdasarkan bukti dan alasan konstitusional. Apabila pendapat tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, prosesnya harus diteruskan melalui mekanisme pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir berada pada MPR.
Karena itu, DPR perlu berhati-hati.
Jangan sampai persoalan yang semestinya diselesaikan melalui pengujian hukum justru berubah menjadi pertarungan kepentingan politik antarkelompok.
Tetapi sebaliknya, DPR juga tidak boleh menghindari tanggung jawab konstitusional hanya karena perkara tersebut melibatkan figur yang memiliki hubungan politik dengan kekuasaan.
Pengawasan parlemen harus berjalan berdasarkan bukti, bukan sentimen.
Mundur atau bertahan, bukan itu persoalan utamanya
Pernyataan niat mengundurkan diri Gibran tentu menjadi berita besar. Namun, kita perlu membedakan antara niat pribadi, pengajuan pengunduran diri secara formal, dan berhentinya seseorang dari jabatan menurut ketentuan konstitusi.
Ketiganya tidak selalu menghasilkan konsekuensi hukum yang sama.
Pasal 8 UUD 1945 mengatur mekanisme apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Artinya, persoalan pengunduran diri tidak cukup dibaca sebagai pernyataan politik di hadapan Presiden. Harus ada kejelasan mengenai proses formal dan akibat hukumnya.
Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar.
Apabila seorang pejabat negara menghadapi persoalan serius mengenai persyaratan yang mendasari pencalonannya, apakah cukup dengan menyampaikan niat mundur untuk mengakhiri persoalan?
Tentu tidak.
Yang dibutuhkan adalah penyelesaian hukum yang memberikan kepastian, baik terhadap kedudukan pejabat yang bersangkutan maupun terhadap administrasi pencalonan yang pernah menjadi dasar penetapannya.
Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini menggantung dalam ketidakpastian.
Ujian sesungguhnya bagi negara hukum
Kasus Gibran sesungguhnya membawa kita pada persoalan yang jauh lebih besar daripada satu nama dan satu dokumen pendidikan.
Ini adalah ujian bagi konsistensi negara hukum.
Selama ini, masyarakat selalu diingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip itu bukan sekadar kalimat dalam buku konstitusi. Ia harus terlihat dalam praktik, terutama ketika hukum berhadapan dengan pejabat yang memiliki kekuasaan.
Jika keputusan administrasi dapat diuji terhadap pejabat biasa, maka keputusan yang berkaitan dengan pencalonan pemimpin negara pun harus dapat diperiksa sesuai kewenangan lembaga peradilan.
Sebaliknya, putusan pengadilan juga harus ditempatkan secara proporsional. Tidak boleh diperluas melampaui amar dan pertimbangan hukumnya.
Kita tidak sedang membicarakan apakah Gibran disukai atau tidak disukai publik. Kita sedang membicarakan apakah prosedur hukum dan konstitusi berlaku konsisten bagi siapa pun.
Ada dua kemungkinan yang sama-sama harus dihormati.
Jika melalui proses hukum yang sah Gibran mampu membuktikan bahwa seluruh persyaratan pencalonannya terpenuhi, kepastian hukum harus diberikan kepadanya.
Namun, jika ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan konstitusional, mekanisme pertanggungjawaban juga harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada standar ganda.
Sebab, ukuran negara hukum bukan terletak pada seberapa keras hukum diberlakukan kepada rakyat kecil, melainkan juga pada keberanian institusinya ketika harus berhadapan dengan kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan semata-mata tentang ijazah. Ini tentang batas kekuasaan, wibawa pengadilan, tanggung jawab lembaga negara, dan keberanian konstitusi menjaga dirinya sendiri.
Dan dari kasus ini, publik sedang menunggu satu jawaban penting: apakah hukum benar-benar berdiri di atas kekuasaan, atau justru kekuasaan yang menentukan sejauh mana hukum boleh bekerja?. (Abdul Muis)
