BIMA — Badai NTB akhirnya divonis oleh Pengadilan Negeri Raba Bima. Namun, putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada Rabu (11/11/2026) bukanlah hukuman pidana, melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).
Dalam perkara pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi tersebut, majelis hakim menyatakan Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Tetapi, hakim menilai terdapat dasar peniadaan pidana karena perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum.
Putusan ini menghadirkan persoalan hukum yang lebih luas dari sekadar nasib seorang terdakwa. Ada pertanyaan mendasar yang patut direnungkan, sampai di mana kritik terhadap persoalan publik dapat diperlakukan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik?
Majelis hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, dengan hakim anggota Angga Hakim Permana Putra dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut memberikan pengecualian pemidanaan terhadap perbuatan pencemaran apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
Dalam perkara Badai NTB, majelis mempertimbangkan persoalan peredaran narkoba yang menjadi perhatian masyarakat di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat unggahan yang menjadi objek perkara dari sisi akibatnya terhadap kehormatan seseorang, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan penyampaiannya.
Pertimbangan ini penting. Sebab, persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak selalu dapat dinilai hanya dari sudut pandang hubungan pribadi antara pihak yang menyampaikan pernyataan dan pihak yang merasa dirugikan.
Ada satu hal yang perlu dipahami masyarakat dari putusan ini.
Putusan lepas berbeda dengan putusan bebas.
Dalam putusan bebas, hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara dalam putusan lepas, perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti, tetapi terdapat alasan hukum yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
Konstruksi inilah yang digunakan majelis hakim dalam perkara Badai NTB.
Artinya, majelis tidak mengabaikan adanya perbuatan yang dinilai memenuhi dakwaan. Namun, hakim juga tidak berhenti pada pembuktian unsur perbuatan. Ada aspek lain yang harus dipertimbangkan, yakni ada atau tidaknya dasar peniadaan pidana.
Di sinilah letak bobot hukum putusan tersebut.
Meski demikian, putusan ini tidak boleh dimaknai bahwa setiap orang bebas menyampaikan tuduhan terhadap siapa pun dengan alasan kepentingan umum.
Kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan dasar faktual, konteks, tujuan, serta cara penyampaian informasi. Kepentingan umum bukanlah alasan untuk membenarkan tuduhan yang sengaja dibuat tanpa dasar.
Sebaliknya, kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat juga tidak semestinya langsung dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang tanpa menguji konteksnya secara menyeluruh.
Dalam perkara ini, persoalan peredaran narkoba menjadi konteks yang dipertimbangkan majelis hakim. Karena itu, pertanyaan hukumnya bukan semata-mata apakah ada pihak yang merasa dirugikan, melainkan apakah pernyataan yang dipersoalkan memiliki hubungan dengan kepentingan publik dan memenuhi dasar pengecualian sebagaimana diatur undang-undang.
Di sinilah pengadilan dituntut membedakan kritik sosial, tuduhan pribadi, dan penyampaian informasi yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Putusan PN Raba Bima belum tentu menjadi akhir dari perkara ini. Jaksa Penuntut Umum Syahru Rahman telah menyatakan akan mengajukan banding.
Langkah tersebut membuka ruang pengujian lebih lanjut terhadap pertimbangan majelis hakim, terutama mengenai penerapan Pasal 433 ayat (3) KUHP dan penilaian terhadap kepentingan umum.
Pada tingkat banding, yang perlu diuji bukan hanya terbuktinya perbuatan pencemaran tertulis, tetapi juga ketepatan majelis dalam menerapkan dasar peniadaan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Dengan demikian, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada nasib hukum Badai NTB, tetapi juga pada bagaimana pengadilan tingkat berikutnya memaknai hubungan antara perlindungan kehormatan individu dan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, hukum tidak hanya bertugas melindungi kehormatan seseorang. Hukum juga harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi persoalan publik tanpa dihantui ketakutan bahwa setiap kritik dapat berujung pada pemidanaan.
Perkara Badai NTB menjadi ujian penting, bagaimana hukum menjaga keseimbangan antara keduanya?. (Abdul Muis)
