DOMPU—Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013 yang tergambar dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Belanja tidak langsung (belanja aparatur) masih mendominasi RAPBD dengan presentase 70 persen,
Sedangkan belanja langsung (belanja rakyat) hanya 30 porsen. Juru bicara Bicara Badan Anggaran Banggar DPRD Kabupaten Dompu, H Didi Wahyudi SE menyampaikan hal itu pada rapat paripurna saat DPRD terhadap KUA-PPAS RAPBD tahun 2013 digedung di gedung DPRD Dompu senin kemarin.
Banggar mendorong pemerintah agar struktur APBD 2013 lebih pro kepada rakyat dengan menaikan belanja langsung atau dengan perbandingan 38 persen belanja langsung dan 62 persen belanja tidak langsung. Caranya dengan merasionalisasi belanja yang dianggap tidak penting dan tidak efisien.
Sebab menurut jubir banggar ini APBD dikatakan pro rakyat apabila kecendrungan belanja lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan prosentasi keseimbangan porsi anggaran belanja langsung tiap tahunnya semakin meningkat. “Keseimbangan belanja langsung dan tidak langsung harus diperhatikan,”katanya.
Struktur RAPBD tahun 2013 berdasarkan PPAS disampaikan, Pendapatan Asli daerah (PAD) masih sama seperti target tahun sebelumnya, sebanyak Rp. 31 miliar. Dana perimbangan ditargetkan Rp. 568 miliar yang terdiri dari, bagi hasil pajak Rp. 31 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 470 miliar dan Dana Alokasi (DAK) Khusus sebesar Rp. 66 miliar.
Dana perimbangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, kenaikan DAU sekitar Rp 51 M atau 12,5 porsen, sedangkan dana DAK naik pada kisaran Rp 21 miliar atau 47 porsen. “Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54 miliar yang terdiri dari tunjangan pendidikan sebesar Rp 42 miliar dan dana hibah sebesar Rp 9 miliar. Sehingga total pendapatan daerah tahun 2013 sebesar Rp.653 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 715 miliar. Meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 445 miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 260 miliar. “Dari selisih pendapatan dan belanja daerah, maka struktur RAPBD tahun 2013 mengalami devisit sebanyak Rp 56 miliar,” terangnya.
Sementara pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dari Silva tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 25 miliar, pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal sebesar Rp. 5 miliar sehingga pembiayaan neto Rp 5 miliar.
Lanjutnya, biaya pembiayaan daerah Rp. 5 miliar, sehingga pembiayaan neto sebesar Rp. 20 miliar. “Sisa lebih dari pembiayaan anggaran tahun berkenaan, digunakan untuk menutupi devisit sebesar Rp. 65 miliar,” jelasnya.
Dengan keterbatasan dana yang ada, pemerintah daerah diharapkan untuk memprioritaskan penggunaan angaran pada pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dan menyetuh langsung kepentingan publik. “Manfaatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang menyentuh kepentingan publik,” harapnya.
Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin pada kesempatan itu, menyampaikan pelaksanaan APBD tahun 2013 merupakan momen strategis untuk mewujudkan visi-misi daerah. Pada tahun anggaran 2013 ini, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan, pengganguran dan perbaikan pendapatan masyarakat. “Kami berharap dukungan dan kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD 2013, sehingga RAPBD dapat ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Dompu bersama pimpinan DPRD menandatangi nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD Kabupaten Dompu tahun 2013.
Komentar