Bupati Dompu Coba Kembangkan ‘Sapi Tapos’

0

OLEH : IR MUTTAKUN

Sukses gerakan pijar khususnya jagung diharapkan menjadi stimulan bagi Bupati Dompu untuk mulai focus memperhatikan usaha pengembangan sapi ala sapi tapos di Bogor. Diakui bahwa Dompu belum memiliki infrastruktur, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pembibitan ternak sapi, bahkan tenaga ahli di bidangnya namun potensi areal yang terhampar luas di kabupaten Dompu untuk pengembangan sapi ala tapos memungkinkan Dompu akan dapat mengikuti jejak kesuksesan tapos dalam mengembangkan sapi tapos yang dirintis oleh mantan Presiden Indonesia saat itu, Bapak Soharto.

Meski ini baru sebatas wacana, namun tidak ada yang tidak bisa dilakukan ketika sudah ada model pengembangan sapi tapos yang sukses dan bisa menjadi contoh. Klo sudah ada model yang sukses, mengapa Dompu tidak bisa mengikuti usaha pengembangan sapi ala tapos.

Diyakini memang akan banyak cemohan dan celoteh bahkan akan banyak orang mempertanyakan apakah mungkin pengembangan sapi ala tapos dapat diwujudkan di Kabupaten Dompu.

Menghadapi pertanyaan seperti ini, maka jawabannya rileks aja bahwa pengembangan sapi ala tapos sangat mungkinkan untuk dikembangkan. Berikut hal-hal yang mendukung pengembangan sapi ala tapos di Dompu yaitu : 1. Potensi areal baik untuk HMT dan untuk pengembangan sapi cukup luas dengan topografi dan iklim yang mendukung serta potensi usaha sapi yang sudah menjadi usaha turun temurun dari masyarakat Dompu selain usaha padi dan palawija (jagung). 2. Dompu yang merupakan bagian dari NTB, telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah pengembangan ekonomi indonesia berdasarkan MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia) yang masuk Koridor Ekonomi V (Wilayah Bali-Nusatenggara). 3. Kepercayaan pemerintah pusat terhadap kepemimpinan Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin semakin mendapat tempat mengingat keberhasilan Bupati Dompu dalam mengembangkan program jagung nya melalui program pijar, bahkan informasi yang bisa dipercaya, karena sukses nya Bupati Dompu mengembangkan komoditi jagung, maka tahun depan yaitu 2014 sekitar bulan Februari-Maret, insya Allah Presiden Indonesia akan datang langsung ke Dompu untuk melaksanakan panen raya jagung.

Tiga hal yang disampaikan di atas menjadi syarat mutlak bagi mewujudkan “mimpi” untuk mengembangkan sapi ala tapos di kabupaten Dompu. Syarat Pertama, Potensi areal yang tersedia tidak perlu lagi diragukan di darah Dompu. Hamparan wilayah yang cukup luas di Kabupaten Dompu sangat menjanjikan bagi pengembangan sapi ala tapos.

Daerah yang berpotensi untuk pengembangan sapi ini ada di kecamatan Pekat, Manggelewa dan Kilo. Syarat kedua, Dompu dalam hal ini NTB menjadi salah satu wilayah pengembangan ekonomi, merujuk pada Perpres No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Konsekwensi dengan adanya Perpres No.32 Tahun 2011 ini maka memudahkan dan memberi jalan bagi pemerintah kabupaten Dompu dan Pemprop NTB dalam melakukan lobi serta menuntut perhatian dan tanggungjawab pemerintah pusat untuk merealisasikan pengembangan ekonomi Indonesia khususnya koridor V yang mencakup wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Syarat Ketiga, Kepercayaan pemerintah pusat menjadi kunci dalam hal menyediakan dukungan pendanaan bagi pengembangan sapi ala tapos.

Kepercayaan ini muncul tidak ujug-ujug, melainkan dari buah sukses kebijakan Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin 3 (tiga) tahun terakhir ini dalam memajukan pertanian khusunya jagung melalui program pijar. Adapun hal-hal yang tidak mendukung bagi pengembangan sapi ala tapos di Dompu yaitu : 1. Diperlukan dana besar yang tidak mungkin menggerus dana APBD Kab. Dompu. 2. Belum ada infrastruktur, 3. Belum tersedia SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pembibitan ternak sapi, termasuk tenaga ahlinya.

Terkait 3 (tiga) hal yang tidak mendukung tersebut, maka program dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Dompu adalah membentuk tim melalui SK Bupati Dompu, dimana tim pengembangan sapi ini bertugas dalam menyiapkan DRAFT MASTERPLAN pengembangan usaha sapi ala tapos. Draft Masterplan harus disusun secara partisipatif dan perlu diseminarkan atau dilakukan public hearing dengan melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan.

Diperlukan kesabaran dan keuletan hingga mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Dompu termasuk dukungan politis dari DPRD Dompu sehingga Bupati Dompu bisa memasukkan masterplan pengembangan sapi ala tapos dalam kebijakan daerah yang perlu didukung dengan regulasi untuk memastikan masterplan menjadi bagian dari RPJP Kabupaten Dompu atau RPJP Propinsi NTB 2011-2025.

Setelah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan di kabupaten Dompu maka selanjutnya tim perlu melakukan seminar, dialog dan hearing dengan pemerintah propinsi termasuk DPRD Propinsi NTB. Dukungan yang diharapkan dari pemerintah propinsi adalah menjadikan masterplan pengembangan sapi di Dompu sebagai bagian dari kebijakan prioritas pemerintah propinsi yang tidak lagi hanya sebatas retorika Gubernur NTB dengan PROGRAMNYA BUMI SEJUTA SAPI selama ini, yang faktanya tidak akan pernah membuat sapi di NTB beranak pinak meski hingga ratusan tahun ke depan.

Jika masterplan pengembangan sapi yang disusun ini telah menjadi bagian dari kebijakan daerah propinsi NTB maka akan semakin terbukalah pintu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dengan skema program pengembangan ekonomi Indonesia melalui MP3EI dimana pemerintah pusat jelas-jelas menjadikan wilayah Bali-Nusa Tenggara sebagai pusat pengembangan Pariwisata, Peternakan dan Perikanan.

Diharapkan dukungan dari pemerintah pusat adalah memasukan masterplan pengembangan sapi di Dompu NTB sebagai kebijakan nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan MP3EI serta mendapat dukungan pendanaan dari APBN. Dan jika program pengembangan sapi ala tapos ini menjadi kebijakan nasional yang didukung oleh APBN maka 3 (tiga) hal yang tidak mendukung bagi pengembangan sapi ala tapos di dompu seperti yang dipaparkan diawal tulisan ini dengan sendirinya tidak lagi menjadi masalah karena semuanya akan bisa dipenuhi dari dana APBN.

Kalau selama ini hanya infrastruktur jalan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah, lantas mengapa tidak… pemerintah pusat memberi perhatian yang khusus kepada Dompu untuk menyediakan infrastruktur peternakan khususnya bagi pengembangan sapi ala tapos. Pemerintah pusat harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah kabupaten Dompu mengingat pemkab Dompu yang telah sukses mendongkrak ekonomi masyarakat Dompu dan NTB melalui program jagung.

Saatnya dari sekarang masyarakat dan pemerintah kabupaten Dompu dan Pemerintah Propinsi untuk sinergis dalam memperjuangkan Dompu sebagai basis pengembangan pertanian dan peternakan serta perikanan. Insya Allah jika ini berhasil maka diyakini 10 atau 20 tahun ke depan Dompu dan NTB akan menjadi perhatian masyarakat Indonesia bahkan Dunia karena produksi jagung dan dagingnya yang akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Dompu dan NTB bahkan mampu mendorong peningkatan P Dan menjadi catatan kritis bagi masyarakat Dompu dan NTB bahwa dalam Perpres 32/2011 tentang MP3EI, sector pertambangan tidak menjadi bagian dari rencana pengembangan ekonomi.

Untuk itu maka langkah strategis yang harus diambil oleh pemprop dan pemkab/kota lainnya di NTB dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Dompu maupun NTB baiknya pemerintah NTB dan pemkab Dompu dan kab/kota lainnya di NTB mengikuti saja kebijakan yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia(MP3EI) yang hanya focus pada sector Pariwisata, Peternakan dan Pertanian.

Jikalau ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan investasi di bidang usaha pertambangan diharapkan kepada pemprop maupun pemkab/pemkot untuk sementara ini tidak dulu memberi atau mengeluarkan ijin hingga sector pariwisata, peternakan dan perikanan benar –benar menjadi sector andalan untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat di Dompu maupun di NTB.

Hasrat untuk cepat mengisi pundi-pundi keuangan daerah dari hasil mengelola tambang yang tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampaknya sebaiknya ditunda dulu. Sesuai amanat MP3EI dalam Perpres 32 Tahun 2011, maka Dompu dan NTB akan lebih sejahtera ketika pengembangan ekonomi difokuskan pada sector Pariwisata, Peternakan dan Perikanan.

Dan hanya sector ini yang memang layak untuk mendapat prioritas untuk digarap. Karena itu pula pengembangan sapi ala tapos yang direncanakan untuk dikembangkan di Dompu perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Mengapa pengembangan sapi ala sapi tapos yang dipilih?. Pengembangan sapi ala sapi tapos dipilih karena hal ini sangat relevan dengan kondisi pemerintah saat ini yang selalu menghadapi kelangkaan daging sapi, padahal pemerintah menargetkan Negara Indonesia sebagai Negara yang berswasembada daging .

Dengan pengembangan sapi ala tapos ini, nantinya peternakan sapi di Dompu (selain di Tapos) memang digagas untuk menjadi industri peternakan sapi modern di Indonesia. Tulisan ini hanya sebuah ide/wacana : Yang lahir dari kegalauan melihat potensi yang ada di Dompu namun belum tersentuh oleh kebijakan daerah… Yang lahir dari jiwa yang menggugat kemiskinan masyarakat ditengah kekayaan SDA yang melimpah ruah… Yang lahir dari pikiran yang menyoal peran DPRD dan peran Satker/SKPD yang senantiasa mendapat fasilitas Negara namun belum ada hasil maksimal yang diberikan untuk rakyat dan daerah. (mutakun)

Komentar