DOMPU–Soal CPNS yang berasal dari honorer K2 ternyata cukup pelik dihadapi Pemerintah Kabupaten Dompu. Setidaknya itulah gambaran yang disampaikan langsung oleh Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin.
Diwawancarai sejumlah wartawan jum’at mengaku gara-gara kasus tersebut dirinya seperti berada diatas bara api. Dijepit, digoreng dan tinggal makan saja. Hanya saja siapa yang akan memakanya Bupati tidak tahu. ”Gara-gara BKN saya seperti berada diatas bara api,”sesal Bambang Yasin.
Gara-gara kasus itu pula sejumlah pejabat Pemkab dikejar dan diperiksa aparat polisi. Pihaknya dipastikan akan menghadapi situasi simalakama, disatu sisimengikuti surat BKN untuk membatalkan SK CPNS 134 orang, dipihak lain pasti akan berhadapan dengan mereka dan keluarganya.
Diceritakan Bupati, setelah pengumuman kelulusan 390 CPNS K2 BKN telah memerintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap CPNS tersebut. Tim verifikasi yang dibentukpun itupun sudah bekerja, dan menghasilkan 256 yang memenuhi kriteria serta 134 orang yang Tidak Memenuhi Kriteria.
Hasilnya kemudian dikirim berikut dengan dokumen untuk mendapatkan NIP. Saat itu, lanjut Bupati, pihaknya mengirim dokumen dalam dua paket yang berbeda, satu paket yang Memenuhi Kriteria lengkap dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah ditanda tanganinya.
Persoalan itu justru datang dari BKN sekitar bulan juni 2015, BKN Regional X Denpasar mengirimkan surat ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu, yang berisi bahwa BKN mengirim kembali dokumen usulan BKD Dompu berupa SPTJM dan permohonan NIP untuk 134 orang. Dikembalikannya dokumen tersebut agar diri menandatanganinya.
Setelah ditanda tangani dikembalikan lagi ke BKN bersama SPTJM. Prosesnya bagaimana 134 itukemudian memenuhi kriteria pihaknya tidak tahu menahu.
Soal langkah-langkah yang akan diambil terhadap sikap BKN, terlebih dahulu pihaknya akan menyelesaikan secara mufakat dan musyawarah. Sedangkan langkah hukum akan diambil manakala tidak ada titik temu atas penyelesaian masalah tersebut. (pur)
Komentar