DOMPU—Mutasi pejabat Dukcapil Dompu kini berbuntut, Kemendagri mengancam akan memutus segala bantuan yang melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).
Tidak hanya itu, jaringan (Server) yang mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil juga bakal diputus oleh pihak Kemendagri.
Ini semua terpaksa dilakukan pihak Kemendagri sebagai salah satu sanksi dan hukuman bagi daerah yang dianggap melanggar dan tidak patuh terhadap perintah undang-undang.
Kabupaten Dompu dianggap salah satu daerah yang tidak mematuhi aturan UU dengan memutasi sejumlah pejabat Dukcapil. “Ya silahkan saja melantik dan mengukuhkan. Tapi tidak harus mengganti kan,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemenedagri, Prof. Dr Zudan Arif Fakrullah, SH, MH saat dikonfirmasi Selasa (17/01) malam.
Mutasi yang dilakukan Bupati Dompu terhadap pejabat Disdukcapil Dompu menurut Zudan Arif menyalahi aturan. Karena bertentangan dengan ketentuan amanat undang-undang. “Yang namanya melanggar tentu ada ancaman hukuman. Bantuan DAK di stopk kan. Server kita putus. Dan blanko tidak akan kita kirim,” tandas Plt Gubernur Gorontalo itu.
Menghindari adanya ancaman tersebut, pihak Kemendagri memberikan kesempatan agar Bupati Dompu segera mengembalikan jabatan para pejabat Disdukcapil Dompu ke jabatan semula. (tua)
Komentar