DOMPU–Sikap pihak Dirjen Dukcapil Kemendagri RI yang melakukan pemutusan server Jaringan Komunikasi Data (Jarjomdat) pada Dinas Dukcapil Dompu kini justeru menuai reaksi keras dari lembaga DPRD Dompu.
Atas nama lembaga legislatif. Sejumlah anggota DPRD langsung bereaksi. Saat ini pihak dewan melayangkan surat resmi ke jajaran Kemendagri. “Kita sudah bersurat ke Mendagri,” kata Yuliadin, ketua DPRD Dompu kepada media ini.
Sikap pihak Kemendagri itu menurut Yuliadin kurang tepat dilakukan. Pemutusan server bukan menjadi solusi yang baik ditengah munculnya persoalan. Justeru yang terjadi malah merugikan masyarakat banyak. “Kasian warga tidak bisa bikin KTP. Kan tidak ada pula hubungannya dengan mutasi pegawai. Kita harus kepentingan pelayanan public,” katanya.
Dia berharap agar pihak Kemendagri bisa bersikap rasional melihat kondisi yang terjadi. Sebab jika terus dilakukan pemutusan server
maka akibatnya masyarakat Dompu yang dirugikan. “Kita berharap server segera diaktifkan kembali. Supaya warga bisa menikmati pelayanan KTP,” tutur Bucek nama keren ketua DPRD Dompu itu.
Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya. Sikap tegas pemerintah pusat itu sebagai salah satu sanksi lantaran Pemkab Dompu dianggap tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Terutama menyangkut proses mutasi pejabat eselon III dan IV pada Dinas Dukcapil Dompu.
Sampai dengan hari ini, server Jarkomdat pada Dinas Dukcapil Dompu belum aktif. Sejumlah warga yang hendak mengurus KTP terpaksa mengelus dada. (DB02).
Komentar