DOMPU – Sebuah video singkat yang memperlihatkan Wakil Bupati Dompu, Sirajuddin, SH, meninggalkan ruang sidang Paripurna DPRD secara mendadak viral dan memicu kegaduhan di media sosial. Namun, hasil penelusuran mendalam redaksi mengungkapkan fakta penting, Video tersebut adalah peristiwa lama yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu.
Sekda Dompu Angkat Bicara Soal Insiden Paripurna,
Klarifikasi ini dirasa perlu setelah munculnya beragam spekulasi yang mengesankan insiden tersebut baru saja terjadi di Maret 2026. Berdasarkan konfirmasi dari bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, rekaman tersebut diambil saat agenda sidang paripurna di penghujung tahun 2025 lalu. Redaksi mengimbau publik untuk tidak terjebak dalam disinformasi yang memicu polemik baru.
Klarifikasi Pemerintah: Kendala Teknis & Cuaca
Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu meminta publik untuk menempatkan peristiwa tersebut secara proporsional sebagai dinamika internal pemerintahan. Menurutnya, insiden itu dipicu oleh kendala teknis dalam distribusi naskah pidato resmi.
“Terdapat faktor teknis dan situasional, termasuk kondisi cuaca yang kurang bersahabat sejak siang hari hingga menjelang sidang paripurna saat itu,” urai Sekda. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan “respons situasional” demi menjaga kehormatan forum, bukan karena keretakan hubungan pimpinan daerah.
Peringatan Tokoh: “Harmonisasi Adalah Harga Mati”
Meski telah diklarifikasi secara waktu dan teknis, tokoh masyarakat yang juga mantan Kadis Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH, tetap memberikan catatan kritis. Baginya, terlepas dari kapan video itu diambil, pesan moralnya tetap sama: Stabilitas pimpinan adalah kunci pembangunan.
Viral! Wakil Bupati Dompu Walk Out dari Sidang Paripurna, Ada Apa?
“Harmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati harus dibangun kembali untuk memperkuat daerah. Dan yang bisa membangun keharmonisan itu hanya mereka berdua,” tegas Ichtiar. Ia memperingatkan bahwa ketidakharmonisan pemimpin adalah “malapetaka” bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme birokrasi. “Ini pelajaran bagi Sekda dan OPD. Bahan pidato pimpinan harus sudah siap sehari sebelum acara. Jangan biarkan ketidaksabaran pimpinan terpicu oleh kelalaian staf yang tidak siap,” pungkasnya.
Viralnya kembali video lama ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi. Bagi pemerintah daerah, peristiwa ini harus tetap menjadi bahan evaluasi konstruktif untuk memperkuat koordinasi dan menjaga marwah lembaga pemerintahan di masa depan. (Redaksi)
