DOMPU-Pemberitaan mengenai pengembalian kerugian negara sebesar Rp428 juta dalam pengelolaan Dana Desa Banggo di Kabupaten Dompu menjadi bahan perbincangan publik Dompu. Isunya seputar, jika uang yang dianggap merugikan negara sudah dikembalikan, apakah perkara korupsi otomatis harus berhenti atau tetap dilanjutkan?
Pertanyaan ini sangat wajar muncul. Dalam banyak kasus, publik sering melihat adanya pengembalian kerugian negara setelah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh aparat pengawas. Situasi ini kemudian menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa seseorang bisa saja menggunakan uang negara terlebih dahulu, lalu mengembalikannya ketika ditemukan oleh auditor.
Advokat Dompu Abdul Muis,SH,M.Si, berpendapat dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, anggapan seperti itu sebenarnya tidak tepat. Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.
Artinya, apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya pihak yang diperkaya secara tidak sah, maka pengembalian uang negara tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses hukum. Dengan kata lain, korupsi tidak bisa ditebus hanya dengan mengembalikan uang.
Namun persoalan hukum tidak selalu sesederhana itu. Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, tidak jarang ditemukan persoalan yang bersifat administratif. Misalnya kekeliruan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, ketidaksesuaian dokumen, perubahan volume pekerjaan di lapangan, atau perbedaan antara rencana anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.
Temuan-temuan seperti ini oleh auditor sering dihitung sebagai kerugian negara. Akan tetapi dalam perspektif hukum pidana, temuan tersebut masih harus diuji lebih jauh apakah benar-benar merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang disengaja atau sekadar kesalahan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.
Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang proporsional. Tidak setiap kerugian negara yang ditemukan oleh auditor secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Hukum pidana menuntut adanya pembuktian yang jelas mengenai unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya pihak yang diperkaya secara tidak sah.
Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, maka proses hukum harus tetap berjalan meskipun kerugian negara telah dikembalikan. Namun apabila persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan kekeliruan administratif dalam pengelolaan kegiatan desa, maka pendekatan perbaikan tata kelola dan pemulihan kerugian negara sering menjadi langkah yang lebih tepat.
Dalam konteks pemberitaan mengenai Desa Banggo, pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan tentu merupakan langkah penting dalam pemulihan keuangan desa. Namun hal tersebut tetap harus dilihat secara objektif dan proporsional.
“Pengembalian kerugian negara tidak boleh dipahami sebagai jalan keluar dari perkara korupsi. Namun pada saat yang sama, hukum juga harus mampu membedakan dengan jelas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.”
Penegakan hukum yang adil tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara baik dan memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.
Tanpa pembedaan yang jelas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi, dikhawatirkan setiap kekeliruan dalam pengelolaan dana desa akan langsung dipandang sebagai korupsi. Kondisi seperti ini justru dapat menimbulkan ketakutan berlebihan dalam pengelolaan anggaran desa.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi harus tetap ditegakkan secara tegas. Namun penegakan hukum juga harus berjalan secara adil, objektif, dan proporsional agar tujuan utama dari hukum, yaitu menciptakan keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik, benar-benar dapat tercapai. (DB01)
