DOMPUBICARA-Dinamika politik pasca-insiden walk-out dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Dompu memasuki fase rekonsiliasi. Pihak eksekutif, melalui Wakil Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah, secara resmi mengeluarkan pernyataan yang senada, menghentikan polemik dan kembali fokus pada agenda pembangunan daerah.
Wabup Sirajuddin: “Sudahlah, Tak Perlu Diperpanjang” Wakil Bupati Dompu, H. Sirajuddin, SH, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menegaskan bahwa perdebatan mengenai insiden tersebut seharusnya tidak perlu melebar. Ia menilai munculnya kembali video walk-out akhir tahun 2025 di saat sekarang ini terkesan seperti upaya “menggoreng” isu lama.
Pj. Sekda Dompu, H Khaerul Insan,SE,MM dalam menyikapi polemik vidoe walk-out Wakil Bupati mengajak pada seluruh elemen didaerah ini untuk bijak dan segera mengakhiri polemik yang terjadi.
“Sebagaimana disampaikan beliau (Wabup), polemik ini hendaknya menjadi pembelajaran bersama. Sikap ini mencerminkan kedewasaan berpolitik dan komitmen menjaga stabilitas pemerintahan,” ujar Sekda yang akran disaba H. Mpera.
Ia menekankan bahwa energi pemerintah daerah saat ini seharusnya difokuskan pada hal-hal substansial, seperti peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan program pembangunan. “Perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun semangat kebersamaan dan harmonisasi antarlembaga harus tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Menanti Harmonisasi Eksekutif-Legislatif Langkah proaktif dari pimpinan eksekutif ini muncul setelah sebelumnya Wakil Ketua DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE, MM, melontarkan kritik tajam mengenai etika dan konsistensi aturan perundang-undangan.
Dengan adanya pernyataan resmi dari Wabup dan Pj. Sekda ini, publik kini menanti apakah “bola panas” polemik paripurna akan benar-benar mereda. Komitmen untuk menjaga ruang komunikasi yang produktif, edukatif, dan solutif kini menjadi ujian bagi kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Dompu di awal tahun 2026 ini. (*)
