DOMPU—Krisis air bersih di Dompu bukan peristiwa baru. Lebih dari satu dekade lalu, kemarahan publik memuncak hingga penyegelan gedung DPRD. Hari ini, persoalan itu belum benar-benar selesai. Bahkan, kualitas air dari Bendungan Mila mulai dikeluhkan masyarakat kotor , berbau, dan menimbulkan kekhawatiran baru.
Pada tahun 2013 lalu amarah rakyat memuncak Angkatan Muda Pembaharuan Rakyat (AMPERA) berdemo di kantor DPRD Dompu mempersoalkan krisi air bersih dan berujung gedung DPRD disegel sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat.
Persoalan saat itu tidak sederhana, distribusi air bermasalah, pengelolaan dipertanyakan, dugaan penyimpangan mulai disuarakan.
Ditahun 2026, ini masalah lama kembali dengan wajah yang berubah, dia tidak lagi tampil dalam bentuk demonstrasi besar. Namun keluhan masyarakat tetap ada—bahkan dengan bentuk yang berbeda.
Jika dulu hanya fokus pada distribusi, kini menjadi diperluas kepada kualitas air. Air dari Bendungan Mila, yang diharapkan menjadi solusi, justru memunculkan kekhawatiran, air keruh, kotor dan berbau sehingga tidak layak digunakan secara normal.
Bagi masyarakat, ini bukan sekadar gangguan teknis. Ini menyangkut kesehatan dan kebutuhan dasar sehari-hari.
Khusus untuk Kecamatan Woja dan sekitarnya, air baku sudah diambil melalui sumber Bendungan Mila yang jumlah debitnya tidak terbatas. Sehingga keluhanya tidak lagi pada ketersedian dan kwantitas air yang masuk pada Instlasi Pengolahan Air PDAM Woja.
Melainkan air yang didistribusikan pada pelanggan masih mentah kotor dan berbau karena tidak diolah dengan standar yang ditentukan.
Krisis hari ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar—baik dalam pengelolaan, pengawasan, maupun konsistensi kebijakan. Air bukan sekadar layanan. Ia adalah kebutuhan paling dasar.
Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka yang terdampak bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.
Anggota DPRD Dompu Nyaris Bentrok Dengan Aktifis Ampera
Tanggung Jawab yang Tidak Bisa Dihindari
Pengelolaan air melibatkan banyak pihak pemerintah daerah, pengelola layanan air, hingga proyek infrastruktur. Namun bagi masyarakat, persoalan itu tidak dilihat dari sisi teknis.
Yang mereka rasakan sederhana, air harus tersedia, bersih, dan layak digunakan. Ketika itu tidak terpenuhi, maka yang dipertanyakan adalah keseriusan dan tanggung jawab.
Kalembo Ade dan Batas Kesabaran
Masyarakat Dompu dikenal memegang nilai Kalembo Ade—lapang hati dalam menghadapi keadaan. Nilai ini membuat banyak persoalan tidak langsung meledak. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa kesabaran memiliki batas. Ketika kebutuhan dasar terus terganggu, maka reaksi publik tidak lagi bisa ditahan.
Persoalan air ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi pertanyaan yang muncul masih sama,apa yang benar-benar berubah? Jika dulu krisis air memicu aksi besar, hari ini ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi—namun tidak kalah serius.
Dan ketika persoalan yang sama terus berulang, maka yang dipertanyakan bukan lagi ketersediaan air, melainkan kemampuan untuk mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. (DB01)
