DOMPU-Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang terus bergerak menuju era industrialisasi dan pemerataan kawasan timur Indonesia, satu aspirasi lama dan perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menemukan relevansinya.
Bagi sebagian orang, PPS mungkin hanya dipandang sebagai agenda pemekaran administratif biasa. Tetapi bagi masyarakat Pulau Sumbawa, gagasan ini sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar membentuk provinsi baru. Ia adalah pertanyaan tentang keadilan pembangunan, arah geopolitik kawasan timur Indonesia, dan siapa yang benar-benar menikmati hasil kekayaan daerah.
Pelabuhan Kilo Mulai Dibangun, Bupati Dompu dan Mori Hanafi Turun Langsung Tinjau Lokasi
Secara geografis Pulau Sumbawa bukan wilayah kecil. Ia membentang luas dengan potensi yang nyaris lengkap, ada tambang kelas dunia, peternakan, pertanian, kelautan, energi, hingga pariwisata internasional.
Di wilayah Batu Hijau, kekayaan tambang menjadi denyut ekonomi nasional. Di kawasan Gunung Tambora tersimpan sejarah dunia sekaligus potensi wisata global. Laut Saleh menyimpan kekayaan maritim yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Sementara kawasan pesisir Lakey telah lama dikenal para peselancar dunia.
Ironisnya, di tengah limpahan potensi itu, banyak masyarakat masih merasakan jarak yang panjang antara sumber daya dan kesejahteraan.
Inilah sebab mengapa aspirasi PPS tidak pernah benar-benar padam. Kesalahan terbesar dalam melihat PPS adalah ketika ia dipersempit hanya sebagai proyek pembentukan birokrasi baru.
Padahal esensi sesungguhnya jauh lebih mendalam, bagaimana menghadirkan negara lebih dekat kepada rakyat Pulau Sumbawa.
Jarak geografis yang luas antara Pulau Sumbawa dan pusat pemerintahan di Mataram selama bertahun-tahun melahirkan perasaan ketimpangan pembangunan. Banyak masyarakat merasa bahwa Pulau Sumbawa lebih sering menjadi wilayah penghasil daripada pusat pengambilan keputusan.
Dalam banyak kasus di Indonesia, ketimpangan yang dibiarkan terlalu lama sering berubah menjadi akumulasi kekecewaan sosial dan politik. Karena itu, PPS seharusnya dipahami sebagai bagian dari strategi besar pemerataan Indonesia Timur, bukan sekadar pemenuhan ambisi elite daerah.
Pemerintah pusat saat ini sedang mendorong hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan maritim, dan pemerataan ekonomi nasional. Dalam konteks itu, Pulau Sumbawa sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis.
Bayangkan jika, industri tambang terintegrasi dengan kawasan hilirisasi,
peternakan dikembangkan menjadi pusat pangan nasional,
pelabuhan diperkuat menjadi jalur logistik Indonesia Timur,
pariwisata Tambora dan pesisir Sumbawa dibangun secara serius,
dan kawasan pesisir menjadi pusat ekonomi biru nasional.
Maka Pulau Sumbawa bukan hanya layak menjadi provinsi, tetapi juga bisa menjadi simpul pertumbuhan baru Indonesia Timur.
Indonesia terlalu lama bertumpu pada Jawa dan sebagian kota besar. Padahal masa depan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan timur.
Tantangan Terbesar Justru Datang dari Dalam
Namun perjuangan PPS juga harus jujur melihat kenyataan:
tantangan terbesar kadang bukan berasal dari pusat, tetapi dari daerah sendiri.
Pemekaran sering gagal bukan karena rakyat menolak, melainkan karena, elite tidak solid, tarik-menarik kepentingan, perebutan ibu kota,
hingga ego politik lokal.
Jika PPS hanya dijadikan kendaraan kekuasaan jangka pendek, maka semangat besarnya akan kehilangan makna. Karena itu perjuangan PPS membutuhkan kedewasaan politik yang tinggi.
Pulau Sumbawa harus mampu menunjukkan bahwa, mereka siap secara administratif, siap secara fiskal, siap secara SDM, dan siap menjadi provinsi yang produktif, bukan sekadar provinsi baru yang bergantung pada pusat.
Hari ini Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan nasional, Ibu Kota Nusantara dibangun, kawasan timur mulai diprioritaskan, hilirisasi menjadi agenda utama negara, dan pemerataan wilayah menjadi isu strategis nasional.
Jika perjuangan PPS mampu dikemas sebagai bagian dari desain besar pembangunan Indonesia Timur, maka peluangnya akan jauh lebih besar dibanding sekadar gerakan emosional regional.
PPS harus berbicara dengan bahasa negara, tentang ketahanan pangan, energi, maritim, investasi, dan masa depan geopolitik Indonesia. Karena pada akhirnya, negara akan lebih mudah menyetujui sesuatu yang dianggap memperkuat Indonesia, bukan sekadar memenuhi tuntutan daerah.
Perjuangan PPS sesungguhnya adalah perebutan arah masa depan Pulau Sumbawa sendiri, apakah ia akan terus menjadi daerah penyangga, atau tumbuh menjadi pusat kekuatan baru Indonesia Timur.
Sejarah menunjukkan bahwa daerah-daerah besar lahir bukan hanya karena kekayaan alam, tetapi karena keberanian membangun visi kolektif. Dan mungkin, pertanyaan terpenting bagi masyarakat Pulau Sumbawa hari ini bukan lagi, “Apakah PPS akan terbentuk?”
Melainkan, “Ketika PPS benar-benar lahir nanti, seperti apa masa depan yang ingin dibangun?”. (Abdul Muis)
