Bumi Gora tersentak. Bukan karena gagal melahirkan anak-anak terbaiknya. Justru sebaliknya. Salah seorang putra daerah yang berhasil menembus posisi strategis di tingkat nasional kini berada di pusaran dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oleh : Abdul Muis-Dompubicara.com
Di NTB, keberhasilan seseorang tidak pernah sepenuhnya menjadi milik pribadi. Ia berubah menjadi kebanggaan kolektif. Menjadi cerita yang berpindah dari warung kopi, ruang kelas, hingga meja-meja keluarga. Bahwa dari tanah yang jauh dari pusat kekuasaan, anak-anak daerah mampu berdiri sejajar di panggung nasional.
Karena itu, ketika nama yang selama ini dibanggakan dikaitkan dengan persoalan hukum, publik merasakan guncangan yang tidak sederhana. Ada keterkejutan. Ada keprihatinan. Ada pula harapan agar kebenaran benar-benar menemukan jalannya.
Dugaan Korupsi Dana PKK Dompu, Ekspektasi Kerugian Miliaran Ternyata Hanya Rp8,25 Juta
Namun, negara hukum mengajarkan satu prinsip yang tidak boleh diabaikan, dugaan bukanlah putusan. Penetapan tersangka bukan akhir dari pencarian kebenaran. Setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil, terbuka, dan bebas dari tekanan opini maupun kekuasaan.
Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan LMI, seorang jenderal polisi aktif yang bertugas di Badan Gizi Nasional, sebagai tersangka. Penyidik menduga ia berperan dalam pengaturan pengadaan food tray atau ompreng melalui perusahaan tertentu yang memasok kebutuhan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dugaan adanya pengaturan harga dan keuntungan dari mekanisme tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.
Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan semata soal ompreng atau angka-angka kerugian negara. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap sebuah program yang lahir dengan niat mulia untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang layak.
Program MBG membawa harapan besar bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya akan melahirkan kekecewaan yang berlipat. Rakyat tidak hanya kehilangan uang negara, tetapi juga keyakinan bahwa program untuk kepentingan anak-anak dapat dikelola secara bersih.
Ketika Kurir Ditangkap, Bandar Menghilang
Bagi masyarakat NTB, perkara ini melampaui aspek hukum semata. Ini menyangkut kebanggaan yang selama ini dipelihara. Tidak setiap hari daerah ini melahirkan tokoh yang menduduki posisi penting di tingkat nasional. Ketika itu terjadi, masyarakat ikut merasa memiliki dan menaruh harapan.
Karena itu pula, ketika badai datang, kekecewaan pun menjadi milik bersama.
Tetapi sejarah mengajarkan bahwa kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari keberhasilannya mencapai puncak, melainkan juga dari caranya menghadapi ujian. Ada yang runtuh oleh kekuasaan, ada pula yang mampu membuktikan integritasnya di tengah badai tuduhan.
Masyarakat NTB tentu berharap proses hukum berjalan jernih. Jika memang ada kesalahan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika tuduhan itu tidak terbukti, nama baik seseorang harus dipulihkan secara utuh. Itulah esensi negara hukum yang berkeadilan.
Pada akhirnya, jabatan adalah amanah yang diberikan negara, tetapi kehormatan adalah warisan yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Dan kehormatan itu hanya dapat dijaga oleh satu hal, integritas. (*)
