Ketua forum Kepala desa se-Kabupaten Dompu Syamsuddin mendatangi gedung DPRD. Syamsuddin mengadukan sikap Kabag umum Drs M Amin atau yang biasa dipanggil Dae Obe yang dinilainya sewenang-wenang dalam mendistribusikan kendaraan roda dua kepada para kepala desa.
Dihadapan anggota komisi I Arifuddin SH Abdul Fakkah, M Jafar dan Drs Syafar, Syamsyuddin mengaku pernah mendatangi kabag umum agar secara proposional mendistribusikan sejumlah kendaraan roda dua yang tersedia sehingga terdapat keadilan dan merata. ‘’Tetapi justru mendapat perlakukan yang tidak enak,’’ terangnya dihadapan anggota komisi.
Sebagai ketua forum yang telah dipercaya rekan-rekanya, Syamsuddin berusaha untuk memperjuangkan nasib rekan-rekanya terutama yang belum kebagian kendaraan roda dua. Sebab yang terjadi kata dia Kabag umum yang memiliki kewenangan untuk membangikan kendaraan itu justru menyerahkan sebahagian kendaraan kepada yang sudah punya serta kepada mereka yang beberapa bulan lagi akan berakhir masa tugasnya. ‘’Ini kan namanya tidak adil, dan saya wajib memperjuangkanya,’’ ketusnya.
Menanggapi hal itu anggota komisi I DPRD menyatakan telah menerima keluhan tersebut, bahkan komisi yang membidangi aparatur ini telah melayangkan surat kepada Kabag Umum agar dilakukan klarifikasi pada selasa kemarin. ‘’Kita sedang menunggu kehadiran mereka karena telah diundang untuk didengar keterangan, tetapi belum juga hadir,’’ ujar Arifuddin.
Pihak lain yang diundang adalah Badan Pemberdayaan Desa (BPMD) dan pejabat yang mewakili Drs Mustakim Ali telah hadir. Tetapi karena Kabag Umum tak hadir maka rapat dengar pendapat itu akhirnya ditunda, hasil konfirmasi dikantor Pemkab seluruh pejabat tengah sibuk dalam mempersiapkan pelaksanaan HUT hari jadi Dompu yang ke 197 dengan berbagai lomba. ‘’Alasanya sih karena sedang sibuk karena ada beberapa lomba yang sedang dilaksanakan,’’ ujar beberapa anggota DPRD yang melakukan koorfimasi dikantor Pemkab.
Sementara pejabat BPMD Drs Mustakim Ali mengaku tidak mengetahui dengan persis soal pembagian sepeda motor tersebut karena itu kewenangan bagian umum. Tetapi BPMD menyarankan agar dalam pendistribusikanya dapat memprioritaskan kepada Kades yang belum mendapat kendaraan serta yang memiliki masa tugas yang lama.
Komentar