DOMPU—Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin kesal dengan ulah oknum petugas pendataan yang memanfaatkan momen tersebut untuk maraup keuntungan pribadi.Kondisi tersebut menyebabkan rumah yang seharusnya menjadi prioritas perbaikan, justru tidak kebagian.
H Bambang mengaku banyak mendapat informasi, ada oknum petugas yang diberi kewenangan melakukan pendataan rumah tidak layak huni, justru memanfaatkan kesempatan itu untuk meraup keuntungan pribadi. ‘’Ada oknum petugas yang menarik uang kepada masyarakat hingga Rp 100 ribu, agar dimasukan dalam daftar kategori perumahan tidak layak huni, sehingga memperoleh bantuan.
Meski kondisi rumah itu, belum menjadi prioritas untuk diperbaiki” katanya. Kejadian tersebut kata Bupati, seharusnya tidak terjadi. Karena dalam proses penentuan rumah tidak layak huni, ada standar yang mengatur. Antara lain, rumah bocor atap, diding dan lantai. ‘’Standar rumah inilah yang harus diprioritas untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Ulah oknum petugas pendataan ini diakuinya, menjadikan dirinya sebagai sasaran protes warga. Hal itu, terjadi ketika ia berkunjung ke beberapa desa di Kecamatan Kilo. ‘’Saat berkunjung ke Kilo, saya diarahkan warga untuk melihat kondisi rumah mereka. Memang setelah dilihat beberapa rumah perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Tapi itulah, karena adanya permainan petugas, sehingga mereka tidak kebagian,” tuturnya.
Namun dia berharap kepada warga yang belum memperoleh bantuan tersebut untuk bersabar, karena program perbaikan rumah tidak layak huni akan berlanjut pada tahun 2013 ini. ‘’Saya berharap kepada warga untuk bersabar,” harapnya.
Sekedar diketahui, pada tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten Dompu memperoleh bantuan perbaikan rumah kumuh sabanyak 1.368 uni. Dengan rincian, berasal dari APBD I Provinsi NTB sebanyak 250 unit rumah dan berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.118.
Foto : Bupati Dompu Drs H Bambang tengah mewawancarai warga miskin.
Komentar